Dana Bagi Hasil

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan revisi signifikan terhadap Rancangan APBD 2026 menyusul penurunan drastis pendapatan transfer dari pemerintah pusat, memicu penyesuaian total penerimaan daerah.

Realisasi TKD Kalsel per Oktober 2025 mencapai Rp25,72 triliun atau 84,18 persen dari pagu Rp30,55 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. DJPb Kalsel terus mendorong optimalisasi dana daerah.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta komitmen melunasi utang warisan sebesar Rp19,7 miliar kepada desa-desa pada bulan ini, menyelesaikan persoalan Pelunasan Utang Warisan Purwakarta yang berlarut-larut.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta memastikan akan segera melunasi Utang Dana Bagi Hasil sebesar Rp19,7 miliar kepada seluruh desa di wilayahnya bulan ini, mengakhiri polemik yang berlangsung lama.

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin harap DPRD Sulsel jadi jembatan komunikasi dengan Pemprov, mendesak penyelesaian DBH dan BPJS yang belum terbayar, demi fiskal daerah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan TPP ASN DKI Jakarta tidak akan dipotong, bahkan setelah pemangkasan DBH Rp15 triliun, demi menjaga kinerja pegawai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp81,2 triliun. Apa yang menyebabkan APBD DKI 2026 Turun drastis dari kesepakatan awal?

Anggota DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk menjaga pembangunan infrastruktur prioritas tetap berjalan, meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas, demi kepentingan publik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan usulan agar Gaji PNS Daerah dibayar pusat belum dapat dipenuhi, mengingat kemampuan APBN dan stabilitas fiskal nasional.

Pramono Anung memastikan pemotongan DBH dari pemerintah pusat ke Jakarta tidak akan mengganggu program prioritas yang menyentuh langsung warga.

DPRD Jatim menyoroti ketidakadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Provinsi penyumbang terbesar ini hanya menerima sebagian kecil, mendorong tuntutan keadilan fiskal. Mengapa ini terjadi?

Penyaluran DBH ini diharapkan bisa memperlancar pembangunan dan program pemerintah di kabupaten/kota.