Dana Otsus

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mempercepat peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah Asmat menjadi fasilitas Tipe C, bagian dari upaya penguatan layanan kesehatan di daerah terpencil Papua Selatan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen penguatan layanan kesehatan 3T, termasuk percepatan peningkatan status RSUD Perpetua H. Safanpo di Asmat, demi pemerataan akses kesehatan yang berkualitas.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyoroti efektivitas anggaran pendidikan Papua, khususnya Papua Barat, dan mendesak peningkatan kualitas data perencanaan untuk memastikan dana Otonomi Khusus (Otsus) tepat sasaran.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mendesak percepatan Pendataan OAP Papua Pegunungan di delapan kabupaten, menargetkan rampung 8 Agustus 2026 demi optimalisasi fiskal daerah.

Bupati Puncak Jaya meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pagaleme, membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah terpencil dengan akses listrik yang merata dan berkelanjutan.

Pemerintah Aceh aktif menjaring pandangan para guru besar dan akademisi guna mematangkan draf Perubahan UUPA Aceh, sebagai persiapan krusial menyambut kunjungan Baleg DPR RI yang akan membahas masa depan Aceh.

Menurut Tito, usulan tersebut rasional mengingat saat ini Aceh masih menuju normal fungsional dalam tiga bulan ke depan.

DJPb Kementerian Keuangan mencatat penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp925,7 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan akselerasi positif. Realisasi penyaluran Dana Transfer Papua Barat Daya ini mencapai 16,4 pe

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Nabire terus berupaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus), menyasar kelompok rentan di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lansia dengan menyiapkan program rehabilitasi panti jompo Papua melalui alokasi dana Otonomi Khusus, memastikan kenyamanan dan kelayakan fasilitas.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan aktif mendorong pemetaan kelompok rentan demi memastikan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah, terutama melalui persiapan pra-Musrenbang 2026.

Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua berkolaborasi merumuskan strategi penguatan fiskal daerah guna mengoptimalkan dana transfer pusat demi percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menyalurkan 296 unit Bantuan Jaring Nelayan Papua Barat Daya kepada nelayan Orang Asli Papua (OAP) di Sorong Selatan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga pesisir.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura mengumumkan APBD Kota Jayapura 2026 mengalami penurunan signifikan, memicu penyesuaian anggaran di seluruh OPD.

Presiden Prabowo berpesan agar para bupati dan pejabat daerah tidak banyak berjalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus

Prabowo meminta gubernur dan bupati seluruh Papua untuk bertanggung jawab dalam menggunakan dana otonomi khusus.

Pemerintah Kabupaten Jayapura serius dalam Peningkatan SDM Jayapura, menyelenggarakan pelatihan instalasi kelistrikan bagi 16 pemuda Papua untuk menciptakan peluang kerja dan berwirausaha.

BPKAD Kabupaten Jayapura memastikan penyerapan anggaran Jayapura berjalan optimal hingga akhir Oktober 2025, tanpa ada dana mengendap. Bagaimana strategi mereka?

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan dana otonomi khusus Rp1,2 miliar untuk usaha Perhutanan Sosial Papua Barat di tujuh kabupaten. Simak bagaimana program ini memberdayakan masyarakat adat dan kampung!