Djoko Tjandra

Dalam percakapan itu, ia mengaku mendapat perintah dari Djoko Tjandra untuk menanyakan terkait statusnya dalam red notice Interpol. Lalu, Tommy pun menemui Prasetijo untuk menanyakan hal itu.

Dalam sidang tersebut, Tommy mengaku tak mengetahui soal urusan surat jalan palsu. Namun, ia sempat menyebut jika mantan Kadiv Hubinter Mabes Polri Irjen Napoleon Bonaparte telah mengirim bukti surat palsu mengenai red notice Djoko Tjandra yang disebutnya sudah terhapus dari sistem basis data Interpol.

Awi belum bisa berbicara banyak. Dia hanya akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Bareskrim Polri selaku yang menangani berkas perkara skandal Djoko Tjandra, sebagaimana yang diminta salinannya oleh KPK.

Apalagi, KPK sudah menerbitkan surat perintah supervisi terkait kasus skandal Djoko Tjandra.

Barita mengatakan, jika KPK memiliki kendala dalam meminta dokumen-dokumen tersebut kepada Kejagung, Komjak siap untuk membantu.

KPK sudah dua kali tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan mencoba meminta dokumen tersebut ke Bareskrim dan Kejagung. Namun hingga kini belum diberikan

KPK siap melakukan supervisi dan koordinasi kasus Djoko Tjandra yang diduga melibatkan banyak pihak tersebut. Apalagi KPK juga menerima dokumen soal kasus tersebut dari masyarakat.

Di awal sidang, Wyasa mengungkap istrinya meminta legal fee sebesar USD200.000 ke Djoko Tjandra sebagai biaya jasa bantuan hukum pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sehingga, ia mengaku, tidak pernah menyerahkan uang kepada Anita pada tanggal 26 November 2019 yang disebut pada Wyasa dilakukan di sebuah apartemen yang berada di kawasan Jakarta Selatan.

Hal itu diungkap Wyasa Santosa, suami Anita Kolopaking yang bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Ternyata, uang yang semestinya Anita terima sebagai pengacara tersebut tak sesuai, karena Anita hanya dapat sebesar USD 50 ribu. Hal itu lah yang membuat Anita menjadi murung usai mengambil legal fee yang tak sesuai dengan harapan.

ICW beranggapan, KPK harus segera bertindak dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan terhadap perkara ini. Sebab, ICW meyakini masih banyak peran dari pihak-pihak lain yang belum terungkap secara terang benderang.

Jaksa membeberkan alasan dirinya meminta hakim menolak eksepsi Andi Irfan Jaya. Menurutnya, pernyataan tim penasihat hukum Andi yang menyebut dakwaan tidak jelas dan kurang lengkap meski dikesampingkan. Dia menilai, dakwaan sudah disusun sedemikian rupa sesuai KUHP.

Pertemuan itu juga kerap dihadiri Brigjen Prasetijo Utomo.

"Saya lihatkan HP saya 'izin jenderal, perintah sudah saya laksanakan', 'oh iya bagus' beliau jawab gitu."

ICW menilai, dari serangkaian persidangan terkait kasus Djoko Tjandra, KPK harus mencermati setiap fakta yang muncul dalam proses persidangan. Termasuk dalam perkara dugaan suap dan pemufakatan jahat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung.

Terdakwa kasus suap terkait pengurusan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung), Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra mengaku ide pengurusan fatwa tersebut berasal dari Andi Irfan Jaya dan Anita Dewi Kolopaking.

Sebelum menangis, Djoko lebih dulu menceritakan tentang kasus yang menimpa dirinya itu. Saat itu, ia menunjuk Anita Dewi Kolopaking menjadi kuasa hukumnya dalam pengurusan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ancaman yang disampaikan oleh Jaksa Pinangki, ia menduga karena Rahmat menyebut jika terdakwa hendak mengambil handphone miliknya.

Pinangki menyampaikan hal tersebut menanggapi kesaksian Rahmat. Rahmat selaku pengusaha menjadi saksi untuk terdakwa mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari.