Djoko Tjandra

Terdakwa Pinangki Sirna Malasari, akan menghadapi sidang vonis pagi ini, Senin (8/2). Diketahui, Pinangki terjerat kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra).

Menurut ICW, banyak hal yang sejatinya membuat penuntut umum menolak permohonan Djoko Tjandra untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum.

"Di sini pada pemeriksaan barang bukti 276 nomor barang bukti nomor 1, barang bukti iphone warna putih yang disita dari Anita Dewi Kolopaking. Pada poin C kami temukan terkait dengan sebuah informasi komunikasi email," kata Adi dalam persidangan.

Sidang yang seharusnya di agenda Senin (25/1), untuk mendengarkan keterangan ahli a de charge atau saksi yang dihadirkan dari pihak terdakwa, akan tetap saksi tersebut berhalangan hadir.

Pembacaan replik oleh JPU tersebut, berkaitan dengan nota pembelaan atau pleidoi penasihat hukum Pinangki yang menyebutkan bahwa kesaksian soal pemberian uang dari Pinangki terhadap Anita Kolopaking adalah keterangan Anita sendiri dan bertentangan dengan alat bukti.

Menurut jaksa, dalil Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang mengemuka di persidangan.

"Sebagai seorang anak dan juga orang tua tentu saya sangat terpukul begitupun dengan keluarga atau orang tua saya hingga saya kehilangan orang tua saya yang meninggal pada hari minggu lalu karena sakit," ucap Pinangki.

Pada 2000, Pinangki bertemu dengan suami pertamanya Djoko Budiarjo (almarhum).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap terdakwa suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Pinangki Sirna Malasari dituntut 4 tahun penjara atas kasus penerimaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana Djoko Tjandra.

Sedianya sidang akan digelar pukul 10.00 WIB, Rabu (13/1/2021) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Saleh mengatakan, seharusnya sidang digelar hari ini sekitar pukul 10.00 Wib dengan klien yang hadir secara virtual lewat ruang tahanan. Namun saat hakim masuk langsung mengatakan jika sidang ditunda.

Jaksa menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Andi Irfan Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut ICW, Pinangki sejatinya dituntut 20 tahun penjara atas perbuatannya tersebut.

Pinangki adalah jaksa nonaktif pada Kejaksaan Agung yang didakwa melakukan tiga perbuatan pidana, yaitu penerimaan suap, pencucian uang sekaligus pemufakatan jahat terkait dengan perkara Djoko Tjandra.

Sementara hal meringankan Pinangki belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

"Bukan saya yang laporkan dan saya tidak tahu kalau Kejaksaan (Agung) sudah tahu," kata Pinangki.

Ia pun mengaku sudah disurati KPK karena ketidaklengkapan data tersebut karena terburu-buru menyerahkan LHKPN pada 2018 sebagai syarat untuk bisa naik pangkat.

"Saat itu Pinangki bertanya bagaimana mekanisme permintaan fatwa Mahkamah Agung dari Kejaksaan Agung," kata Anita Kolopaking yang juga dihadirkan sebagai saksi di persidangan.

"Saya waktu sampaikan kalau dia adalah temen saya. Dia bisa bantu, banyak akses dan jaringannya. Pak Djoko bilang oke. Lalu sehari setelahnya 'oke bawa aja ke sini'," ujar Pinangki.