DPRD
-
News •Warga Surabaya Pilih RS Swasta, RSUD Soewandhie Diminta Evaluasi PelayananPimpinan DPRD Kota Surabaya meminta manajemen RSUD Soewandhie mengevaluasi pelayanannya. Masalah ini menjadi perhatian menyusul peristiwa pasien rujukan puskesmas memilih ke rumah sakit swasta kemudian kesulitan membayar pelayanan kesehatan dan memicu kasus ditahannya keterangan lahir (SKL).
-
News •Dituding Lakukan Pencabulan, Anggota DPRD Maros DipolisikanAnggota DPRD Maros berinisial SS (36) dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel). Laporan dibuat seorang wanita berinisial IMS (25) yang menuding politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu telah mencabulinya di sebuah hotel.
-
News •DPRD Surabaya Harap Pelonggaran PPKM Diikuti Kenaikan Target Pajak DaerahUntuk itu, lanjut dia, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Surabaya agar meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dengan target 90 persen. "Pada 2020 bisa menyentuh angka 75 persen. Kami minta ada target sampai 90 persen untuk 2021 ini," katanya.
-
News •Anggota DPRD Kota Tangerang Melaporkan Balik Warga Mengaku Dianiaya ke PolisiAnggota Komisi II DPRD Kota Tangerang, itu malah menuding balik pelapor bahwa materi laporan yang disampaikan ke Polres Metro Tangerang, adalah pemutar balikan fakta.
-
News •Seorang Anggota DPRD Solok Selatan Pilih Mundur Demi Rawat Orang TuaAde Vernanda, seorang anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) memilih mengundurkan diri sebagai anggota legislatif lantaran ingin fokus merawat orang tua yang sedang sakit.
-
Sumut •Viral Anggota DPRD Humbahas Ribut saat Rapat Bahas Anggaran, Warganet Beri SindiranAgenda rapat tersebut untuk membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran–Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2021. Keributan tersebut diduga dikarenakan ada anggota tidak menyetujui keputusan yang diambil oleh ketua rapat.
-
News •Rapat Perubahan APBD Humbahas Ricuh, Ketua DPRD Disiram Teh PanasKericuhan dan aksi penyiraman teh panas itu terekam video dan viral di media sosial. Ramses disiram teh panas oleh seorang anggota DPRD Humbahas saat rapat Badan Anggaran membahas Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Senin (20/9).
-
News •Kasus Surat Sumbangan Gubernur Dianggap Sepele, Fraksi PKS Tolak Hak AngketFraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menolak hak angket yang dialamatkan ke Gubernur Mahyeldi Ansarullah. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna mendengar nota pengantar KUPA-PPAS di ruang sidang Paripurna, Gedung DPRD Sumbar, Kota Padang, Jumat (17/9).
-
News •3 Fraksi DPRD Sumbar Ajukan Hak Angket Terkait Surat Sumbangan GubernurTiga fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan hak angket terhadap Gubernur Mahyeldi Ansarullah, yang mempersoalkan terkait tanda tangannya terhadap surat sumbangan kepada pengusaha beberapa waktu lalu.
-
Jakarta •Anies Berharap DPRD Terus Mengawal & Memberikan Masukan dalam Pelaksanaan APBD DKIDalam sambutannya, Riza mengungkapkan, sinergi eksekutif dengan legislatif menjadi penting untuk membangun pondasi yang kokoh untuk membangun kota Jakarta.
-
News •Firli Ungkap Empat Titik Rawan Korupsi Terkait Tugas Anggota DPRDFirli mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi. Dia mengajak untuk berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
-
News •Mediasi Gagal, Kasus Perselisihan Bupati Solok dengan Ketua DPRD Dilanjutkan PolisiPolisi mengatakan jika mediasi ini digelar setelah sebelumnya pelapor, Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra melaporkan Epyardi Asda terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE ke Polda Sumbar beberapa waktu lalu.
-
News •Cerita Ganjar 'Tahan' Anggota DPRD Jateng untuk Buat LHKPN dalam SehariUsai konsultasi dengan pimpinan DPRD Jawa Tengah, Ganjar mengumpulkan anggota dewan dengan siasat menggelar bimbingan teknis (bimtek) bersama KPK.
-
News •KPK Catat Ada 6 DPRD Tingkat Kepatuhan Serahkan LHKPN di Bawah 75%, Termasuk DKIPadahal, Pahala pun merasa jika penyerahan LHKPN pada tingkat DPRD Provinsi seharusnya tidak mengalami kesulitan secara umum. Lantaran sistem pelaporan sudah mudah melalui online dengan fasilitas internet di kota-kota besar yang memadai.
-
News •DPRD Bogor Sentil Disdik: Tak Ada Terobosan Sistem Pendidikan Selama Pandemi"Sudah hampir dua tahun pandemi, saya belum lihat adanya terobosan dari disdik untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang cocok diterapkan di tengah masa pandemi saat ini. Prioritasnya masih hanya sekitar proyek rehab kelas dan pelatihan-pelatihan," kata Rudy.
-
News •Polda Sumbar Mediasi Kasus Perselisihan Bupati Solok dengan Ketua DPRDPenyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat (Sumbar) memanggil Bupati Solok Epyardi Asda untuk mediasi, atas laporan Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
-
News •Anggota DPRD Maros Terancam Dipecat PPP jika Terbukti Cabuli Rekan SepartaiKasus dugaan pencabulan yang dituduhkan kepada anggota DPRD Maros berinisial SS terhadap perempuan muda berinisial IMS menjadi perhatian partai mereka. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan memanggil kadernya itu dan akan menjatuhkan sanksi pemecatan jika dia terbukti bersalah.
-
News •Pemenang Tender Pengadaan Seragam LV Anggota DPRD Ancam Gugat Pemkot TangerangYanto mengaku sudah mendatangi kantor Pengadilan Negeri Tangerang, untuk meminta pendapat atas rencana laporan pidana dan perdata ke lembaga negara tersebut.
-
News •Kejari Kuansing Selidiki Dugaan Korupsi Rumah Jabatan Ketua DPRDPenyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) mendalami dugaan korupsi rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019. Pada periode itu, Ketua DPRD dijabat Andi Putra yang kini menjabat Bupati Kuansing.
-
News •Direkomendasikan Berhenti, Ketua DPRD Kabupaten Solok Tempuh Jalur HukumKetua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra keberatan dengan keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD yang merekomendasikan pemberhentian dirinya dari posisi ketua Dewan. Dia menyatakan akan menempuh upaya hukum.
