DPRD

Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar Ahab Sihabudin menyoroti praktik pungutan liar wisata yang berpotensi menodai citra destinasi daerah serta menghambat pembangunan.

Ketua ADKASI Siswanto mendesak platform digital untuk mematuhi PP Tunas, regulasi penting yang bertujuan melindungi anak-anak Indonesia agar tumbuh kuat secara karakter dan unggul dalam pengetahuan.

Keduanya ditangkap setelah diduga menerima uang hasil pemerasan di lingkungan Kantor DPRD Kota Gunungsitoli.

Purbalingga menargetkan percepatan pembangunan di tahun 2027. Dengan fokus pada infrastruktur dan pariwisata, daerah ini berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Keduanya langsung dibawa ke Palembang dan tiba di kantor Kejati Sumsel pada malam harinya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Eli Fitriayana, anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian terkait kasus penggunaan ijazah palsu.

Ia menegaskan bahwa monev hanyalah satu bagian dari siklus pengawasan hibah yang melekat pada perangkat daerah penyalur.

DPRD Kota Tangerang mendesak Dinkes segera alihkan 72.893 peserta BPJS PBI pusat ke daerah. Pengalihan BPJS PBI Tangerang ini vital agar layanan kesehatan warga tetap terjamin tanpa terputus.

Harus diakui, Kaesang mengatakan Pilkada langsung memiliki kekurangan.

Kanwil Kemenkum NTT memfasilitasi penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Flores Timur, memastikan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah untuk menjamin kualitas hukum dan kepastian bagi masyarakat.

Kajian tersebut bersifat rahasia dan telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan Rp9 miliar untuk program Penanganan Permukiman Kumuh Banjarmasin di tahun 2026. Simak detail target dan fokus perbaikan yang akan dilakukan!

Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Sosialisasi Antikorupsi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD, bertujuan memperkuat komitmen pemerintahan bersih dan berintegritas.

Wibi mengungkapkan bahwa saat ini anggaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta berada di kisaran lebih dari Rp3 triliun per tahun.

Ima menegaskan bahwa ketentuan pencabutan izin permanen tersebut rencananya memang akan dimasukkan dalam Raperda P4GN.

Apalagi, klaim bahwa Pilkada melalui DPRD akan lebih murah dan menekan angka korupsi politik patut diuji simulasinya secara terbuka.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan DPRD di seluruh Indonesia untuk memperkuat anggaran dan pengawasan guna mengatasi krisis Pengelolaan Sampah Nasional yang kian mendesak.

Rakernas PDIP 2026 membahas Pilkada langsung, dinamika geopolitik global, serta isu kebencanaan nasional sesuai arahan Ketua Umum Megawati.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Survei Populi Center menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih kuat menginginkan Pilkada Langsung. Temuan ini menyoroti pentingnya reformasi partai politik jika mekanisme pemilihan diubah.