Faisal Basri

Ekonom Faisal Basri mengatakan dalam perdagangan besar, antar negara ASEAN dan ASEAN-China sepakat tidak mencantumkan rokok sebagai item perdagangan bebas. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi di Indonesia, impor rokok dari China tidak dikenakan bea masuk.

"BPN itu tidak boleh diisi oleh figur politik, tidak bisa diisi oleh orang yang berafiliasi dengan partai politik, karena ini harus betul-betul terbebas dari kepentingan partai tertentu," kata Faisal Basri.

Menurutnya, orang yang tepat untuk memimpin BPN adalah yang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang pangan.

Versi final Perpres No 66 Tahun 2021 tentang BPN sudah jauh berbeda dengan gagasan awal pembentukan BPN. Sebab, dalam proses pembuatannya terjadi berbagai perubahan di kementerian terkait.

Faisal menyatakan, pemerintah harus mau membayar pelonggaran PPKM itu dengan merebaknya angka positif Covid-19 di akhir Juni 2021, yang pada akhirnya membuat pemerintah kembali memperketat pembatasan dengan kebijakan PPKM darurat.

"BKPM itu cuman urus 15 persen dari total investasi. Ini disadari atau tidak oleh kita bersama. Jadi sehebat-hebatnya pak Bahlil, 15 persen," kata Faisal Basri.

Faisal sengaja membandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 karena tahun lalu hampir semua negara di dunia mengalami kontraksi pada triwulan kedua. Termasuk Indonesia yang mengalami kontraksi -5,39 persen.

Menurut Erick Thohir, Penyertaan Modal Negara (PMN) memang akan menjadi bahan evaluasi untuk BUMN ke depannya.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan penolakan rakyat terhadap kenaikan pajak ini akan tinggi. Lantaran rakyat menilai dana pajak yang dihimpun oleh Pemerintah selalu dikorupsi.

Ekonom Senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada sektor pendidikan, khususnya sekolah-sekolah swasta berbayar.

Dari berbagai masalah yang disampaikan Faisal, kesejahteraan buruh dan pelindungan terhadap lingkungan dari ancaman kerusakan jadi isu yang banyak dibahas dalam sidang.

Dia menyarankan agar Indonesia menjadi bagian dari global supply chain dengan memilih komponen yang dapat memberikan nilai tambah paling tinggi.

Ekonom Senior, Faisal Basri menyoroti, kebijakan pemerintah dalam membatasi Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia. Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut lengah, karena masih banyak WNA yang masuk ke Indonesia selama pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dia sedari awal tidak setuju akan kebijakan impor beras di tahun ini. Menyusul adanya sejumlah tren perbaikan dari kinerja maupun infrastruktur penunjang pertanian dalam negeri.

Faisal Basri mengungkapkan, turunnya konsumsi beras nasional sendiri diakibatkan oleh dua faktor. Pertama, kesuksesan pemerintah menerapkan program diversifikasi pangan beras.

Pertama, di tengah pandemi covid-19, sektor pertanian justru mencatatkan pertumbuhan positif. Di mana, subsektor tanaman pangan tumbuh positif 3,54 persen atau tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Ekonom senior, Faisal Basri, mengkritik kinerja perbankan setelah terjadinya kontraksi penyaluran kredit. Padahal, Bank Indonesia dinilai telah bermurah hati dengan berulang kali menurunkan suku bunga acuan hingga ke level 3,75 persen.

Dia mencatat, setidaknya ada dua alasan kuat mengapa rencana ini tidak patut untuk dilanjutkan. Pertama, kehadiran holding dinilai justru kontra produktif terhadap upaya untuk memajukan UMKM domestik karena adanya pemahaman persoalan yang keliru.

Faisal menyebut, saat ini Indonesia tengah mengalami masa krisis kesehatan. Sebagai bagian dari pemerintah, seharusnya Sandiaga bisa memberikan perhatian kepada sektor pariwisata UMKM.

Menurut Faisal, efektivitas vaksin Covid-19 seperti Sinovac juga belum bisa dipastikan. Saat ini, vaksin tersebut masih harus menjalani pengujian tahap 3 yang belum selesai di Indonesia.