Faisal Basri

Ekonom Senior, Faisal Basri memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 bakal berada di minus 3 persen. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan proyeksi ditetapkan pemerintah di kisaran 0 persen sampai dengan minus 2 persen.

Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan biodiesel bukan solusi untuk menghemat dan mengurangi defisit perdagangan energi Indonesia. Menurutnya, salah satu tujuan pengembangan biodiesel adalah untuk menekan impor minyak, sehingga memperbaiki transaksi perdagangan dan current account defisit.

Ekonom Senior, Fasial Basri memperkirakan defisit energi di Tanah Air akan terjadi pada tahun 2021. Bahkan hingga 2040 defisit energi potensinya diperkirakan mencapai hingga USD 80 miliar.

Ekonom Senior, Faisal Basri menilai pemerintah saat ini tengah terlalu fokus dalam mengejar ketertinggalan ekonomi dibanding mengurusi kesehatan. Dia pun mengingatkan, agar pemerintah tidak mengabaikan jumlah kasus Covid-19 terjadi di Tanah Air. Apalagi kasus per hari sudah tembus mencapai 3.000-an.

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengkritisi adanya anggaran gemuk di tubuh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Ironisnya, dia menilai realokasi anggaran kementerian milik Prabowo Subianto itu terbilang irit dibandingkan kementerian/lembaga lainnya.

Ekonom Senior Faisal Basri mengkritik sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih mementingkan penanganan ekonomi ketimbang pandemi Covid-19. Padahal, menurutnya, ekonomi juga dapat terselamatkan jika pemerintah telah memitigasi penyebaran pandemi.

Ekonom Senior Faisal Basri menyoroti keberhasilan Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income). Dia juga mengkritisi beberapa pihak yang merayakan keberhasilan tersebut di tengah situasi pandemi virus corona (Covid-19).

Faisal Basri, menyarankan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 diberikan dalam bentuk uang ketimbang sembako. Dia menilai pemberian bansos dalam bentuk makanan atau sembako tak memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta pasar tradisional.

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, menilai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak mencerminkan pemulihan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah memfokuskan PEN pada yang paling terdampak saja.

Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memutuskan untuk melebarkan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,07 persen dalam 3 tahun atau sampai 2022. Penerbitan surat utang Indonesia sendiri dilakukan untuk menambah jumlah pembiayaan penanganan Covid-19.

Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyarankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk bersama-sama meredam dampak pandemi Virus Corona. Kerja sama tersebut nantinya akan menguntungkan dua pihak.

Ekonom Faisal Basri menjelaskan, dana talangan yang diberikan pemerintah kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dipastikan untuk bayar utang. Sebab BUMN-BUMN tersebut dinilai sudah tak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya.

Ekonom, Faisal Basri, angkat bicara mengenai upaya pemerintah untuk menangani pandemi Virus Corona dengan mengandalkan utang. Menurutnya, utang membengkak karena penerimaan negara dari perpajakan terus menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut pun seolah tak mendapat perhatian dari pemerintah.

Paling tidak, pemerintah bisa mengambil keuntungan atau laba yang dinikmati oleh pom bensin, baik milik pemerintah maupun swasta untuk dijadikan tabungan. Sehingga, apabila harga minyak mentah dunia kembali naik, pemerintah tidak turut menaikkan harga BBM.

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik proyeksi International Monetary Fund (IMF) yang memprediksi laju pertumbuhan ekonomi akan membaik pada 2021. Menurutnya itu sulit terjadi lantaran butuh waktu yang tak sebentar untuk bisa pulih pasca penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Ekonom senior Faisal Basri mengaku sulit memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa penyebaran wabah virus corona (Covid-19) saat ini. Itu lantaran ketidakjelasan aturan yang dibuat pemerintah dalam menangani pandemi ini.

Faisal mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut bisa terjadi akibat langkah pemerintah dalam penanganan Covid-19 bertele-tele. Apalagi banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara koordinasi yang baik, atau berjalan secara sendiri-sendiri.

Dia mengatakan, kehadiran wabah virus corona di Indonesia telah merenggut berbagai sektor, mulai dari sektor riil hingga keuangan. Akibatnya, ekonomi Indonesia lumpuh karena beberapa sektor tersebut tidak bisa bergerak lagi.

Dia menyebut, saat ini di dunia hanya Indonesia yang mewajibkan CSR bagi perusahaan. Padahal CSR perusahaan tambang tidak boleh bersifat wajib.

Ekonom Senior Faisal Basri menilai Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) memberikan keringanan bagi pengusaha batubara nasional untuk memperbesar pemasukan uang untuk kantong perusahaan.