Faisal Basri

Tekanan pada perekonomian Indonesia membuat pemerintah bersiap merevisi total struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, termasuk membuka opsi pelebaran defisit menjadi di atas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Faisal mengakui bahwa lockdown berdampak pada kemerosotan ekonomi bangsa, bahkan membuka ruang lebar untuk terjadinya resesi ekonomi.

Ini perlu ditunda karena Faisal khawatir adanya penurunan penerimaan pajak negara sepanjang 2019, yang hanya Rp1.332,1 triliun. Angka ini baru mencapai sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai, strategi ini tidak efektif. Menurutnya, seharusnya pemerintah memberi insentif bagi yang terdampak, seperti industri yang bahan bakunya masih impor.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menjual salah satu aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menutup pembayaran utang kepada nasabah. Adapun aset yang dipertimbangkan untuk dijual adalah Mal Cilandak Town Square atau Citos.

Faisal Basri mengusulkan kepada pemerintahan Joko Widodo untuk membentuk lembaga negara penjamin polis asuransi. Hal ini sangat perlu jika melihat ketidakjelasan penyelesaian dana nasabah korban perusahaan asuransi Jiwasraya.

Diskon tiket diberikan untuk menggairahkan sektor pariwisata dalam negeri yang tengah lesu akibat wabah virus corona atau Covid -19 yang melanda berbagai negara.

Harga gas yang dipatok pemerintah USD 6 per MMBTU yang rencananya akan ditetapkan adalah belum terlalu detail kajiannya, sebab unsur yang mendukung angka tersebut belum menjelaskan dampak-dampak positif yang timbul.

Ekonom UI, Faisal Basri curiga pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan diam-diam oleh pemerintah. Namun, Istana menegaskan, tetap memegang teguh azas keterbukaan informasi publik dalam pembahasan UU.

Hingga kini, RUU Omnibus Law masih menjadi misteri. Bahkan, DPR pun mengaku tak tahu apa isi rancangan Undang-undang yang dinilai memberikan karpet merah kepada para taipan berduit itu.

Faisal menilai, rasa kepercayaan diri pemerintah dalam menyusun omnibus law tanpa melibatkan banyak pihak atau hanya pengusaha semata disebabkan anggota dewan 74 persennya adalah berasal dari partai pendukung pemerintah.

Agus mengakui masih ada sejumlah daerah yang dianggap masih belum efektif dan berjalan maksimal. Itu dikarenakan kedatangan kapal-kapal angkut barang masih lambat.

Ekonom Senior Faisal Basri menilai, BI akan terpaksa menahan suku bunga acuannya karena tidak melihat peluang untuk penurunan suku bunga ke level 4 persen. Hal ini juga guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Ekonom Senior, Faisal Basri menilai, jika Ahok masuk ke perusahaan pelat merah dirinya memang akan membawa perubahan. Namun, menurutnya Ahok tidak bisa dijerumuskan sebagai individu, artinya dia harus punya tim untuk membantu tugas barunya tersebut.

Ekonom Senior, Faisal Basri mengungkapkan keheranannya atas nomenklatur atau penyatuan sektor maritim dan investasi di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya hal tersebut bukan merupakan hal yang positif untuk perekonomian Indonesia.

Pada 2020 Indonesia tidak mungkin mencapai angka pertumbuhan pada 5 persen seperti tahun ini. Di tahun depan semua negara diprediksi akan mengalami penurunan yang sama.

Ekonom Senior Faisal Basri curiga dana desa paling banyak dinikmati oleh para elitnya saja. Sehingga, dana desa tidak akan mampu mendongkrak konsumsi dan daya beli.

Periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan pembangunan jalan tol. Bila sebelumnya, penyelesaian jalan tol selama 2014-2019 mencapai 1.852 kilometer, dalam kurun lima tahun ke depan menjadi 2.500 kilometer.

Bank Indonesia (BI) berharap keterlibatan pihak swasta menjadi investor di proyek-proyek pemerintah semakin diperbesar. Sebab, proyek infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) dibutuhkan sebesar Rp6.000 triliun.

Ekonom Senior Faisal Basri mengusulkan satu nama yang dianggapnya cocok menjadi salah satu menteri strategis di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) pada 5 tahun mendatang, yakni Kuntoro Mangkusubroto.