Fiskal Daerah

Pemerintah Kota Mataram tengah mengkaji kemampuan anggaran daerah untuk pengadaan MRI baru di RSUD H Moh Ruslan. Kerusakan alat MRI yang ada membuat pasien harus dirujuk ke luar daerah, menimbulkan pertanyaan kapan solusi akan terealisasi.

Pemerintah Kabupaten Bulungan menyambut baik perpanjangan masa transisi penerapan Batas Maksimal Belanja Pegawai 30 persen. Simak bagaimana Pemkab Bulungan menyusun strategi fiskal daerahnya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyoroti komitmen Eri Cahyadi dalam menjadikan APEKSI sebagai forum solusi bagi pemerintah kota se-Indonesia, yang dinilai selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

DK2UKM Majalengka fokus optimalisasi retribusi TKA untuk dongkrak PAD. Strategi kolaboratif dan target ambisius Rp5,6 Miliar disiapkan guna perkuat fiskal daerah.

BKPSDM Cianjur mencatat Pengurangan ASN Cianjur hingga 543 orang pada tahun 2026 karena pensiun, menciptakan kekosongan formasi vital. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Cianjur mengatasi tantangan ini di tengah keterbatasan fiskal?

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara menekankan pentingnya percepatan investasi Sulawesi Utara sebagai motor penggerak ekonomi daerah di tengah tekanan global, demi mencapai target pertumbuhan yang signifikan dan berdampak langsung bagi masyaraka

Pemprov NTB menerapkan efisiensi anggaran NTB, pangkas biaya perjalanan dinas, imbas penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang dari PT AMNT yang signifikan. Langkah ini krusial menjaga fiskal daerah.

DJPb Kalsel mencatat lonjakan belanja modal 65,21% pada Triwulan I 2026, percepatan proyek infrastruktur dan investasi publik diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi regional.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mendesak percepatan Pendataan OAP Papua Pegunungan di delapan kabupaten, menargetkan rampung 8 Agustus 2026 demi optimalisasi fiskal daerah.

Pejabat Kemendagri mendesak pemerintah daerah mengadopsi skema pembiayaan kreatif daerah guna menjaga laju pembangunan di tengah tantangan anggaran dan ketidakpastian global, sekaligus memicu rasa penasaran akan inovasi pendanaan.

Di tengah tantangan global dan keterbatasan anggaran, Kemendagri mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pembiayaan Kreatif Daerah demi pembangunan berkelanjutan.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berhasil mencatatkan belanja infrastruktur tertinggi di NTB, menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan daerah.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, Abul Chair, untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah NTB dan manajemen pemerintahan. Simak tantangan dan fokus utama Sekda baru ini.

Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi berharap Sekretaris Daerah (Sekda) baru dapat mengkonsolidasikan birokrasi untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah NTB, menjawab tantangan kompleksitas pembangunan.

DPRD Kota Bengkulu mendesak Pemkot Bengkulu segera merampingkan OPD. Ini untuk menyesuaikan belanja pegawai yang melebihi batas undang-undang, demi efisiensi anggaran daerah.

DPRD Jabar melayangkan kritik tajam terhadap LKPJ Gubernur 2025, menyoroti masalah tunda bayar dan penumpukan anggaran yang mengganggu stabilitas fiskal daerah. Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas program pembangunan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) guna memperkuat kemampuan fiskal jangka panjang dan menjamin keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.

Rencana Pinjaman Daerah Jawa Barat senilai Rp2 triliun ke Bank BJB menuai sorotan DPRD. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta menghitung cermat agar tidak membebani kepemimpinan gubernur berikutnya.

Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan mencatat realisasi TKD Sulsel mencapai Rp3,9 triliun hingga akhir Januari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.