Fiskal Daerah

Hingga awal November, Realisasi APBD Banten mencapai 78,9 persen dari target Rp10,50 triliun, sementara belanja daerah 69,03 persen. Pemprov Banten optimistis.

Tahun 2026 menjadi ujian berat bagi daerah dengan penurunan transfer pusat. NTB berinovasi mendorong Kemandirian Fiskal Daerah, mengubah tantangan menjadi momentum berbenah.

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin harap DPRD Sulsel jadi jembatan komunikasi dengan Pemprov, mendesak penyelesaian DBH dan BPJS yang belum terbayar, demi fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah tidak sendiri dalam menghadapi kebijakan Pengalihan TKD. Pusat siap membantu daerah yang kesulitan, mendorong efisiensi keuangan.

Realisasi TKD Kalsel menunjukkan kinerja positif, mencapai Rp24,31 triliun hingga September 2025. Angka ini vital untuk stabilitas fiskal dan layanan publik. Simak detailnya!

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu mencatat Realisasi TKD Papua Barat per September 2025 mencapai Rp6,58 triliun. Namun, serapannya masih moderat. Apa dampaknya bagi daerah?

Guru Besar UGM Prof. Gabriel Lele mendesak evaluasi mendalam terhadap skema belanja prioritas daerah menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD), mengungkap inkonsistensi kebijakan pusat yang membebani daerah.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengajak seluruh kepala daerah berkolaborasi hadapi kebijakan pengurangan TKD Maluku Utara senilai Rp10 triliun mulai 2026, bagaimana strateginya?

Pemkot Serang melakukan penyisiran ulang program prioritas 2026 setelah menghadapi Pemotongan TKD Serang sebesar Rp195 miliar. Apa dampaknya bagi pembangunan Kota Serang?

Meski alami pemangkasan TKD Pemkot Semarang hingga Rp442 miliar, program prioritas dipastikan tetap berjalan. Bagaimana strategi fiskal adaptif Pemkot Semarang?

Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya tegaskan kekompakan kawal kebijakan Pengalihan TKD. Bukan pemangkasan, tapi dorongan fiskal daerah lebih sehat. Bagaimana strategi pemerintah pusat?

Pemerintah Provinsi Sumbar mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN menyusul proyeksi pemangkasan dana transfer ke daerah 2026. Mengapa usulan ini penting bagi daerah?

Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI) bertemu Menkeu, mengeluhkan dampak pengurangan TKD yang signifikan terhadap kemampuan daerah, termasuk pembayaran TPP dan operasional.

Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan penyesuaian TPP pegawai Pemkot Tangerang 2026 sebesar 10 persen. Kebijakan ini diambil demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Provinsi Sulawesi Barat berhasil mengamankan dukungan anggaran APBN sebesar Rp1,04 triliun untuk 2026. Angka fantastis ini akan mendanai berbagai program prioritas.

Anggota DPRD Jambi mengapresiasi rencana Menkeu membahas dana kurang salur triliunan rupiah yang tertahan di pusat

Pemerintah dan DPR sepakat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) APBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Keputusan ini diharapkan mampu menstabilkan pelayanan publik dan mengatasi tantangan fiskal daerah.

Mendagri Tito Karnavian menyoroti urgensi Keseimbangan APBD Swasta dalam pembangunan daerah, membagi kapasitas fiskal dan peran vital sektor privat. Bagaimana strategi Pemda?

Pemerintah Kota Cirebon memastikan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 akan menjadi pedoman utama penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Apa dampaknya bagi pembangu

Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan pentingnya Kebijakan Pro Rakyat Golkar di daerah. Bagaimana strategi inovatif kader Golkar untuk kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat?