Hak anak

Menteri PPPA menegaskan Festival Egrang Jember bukan hanya tradisi, tetapi juga motor penggerak komitmen ruang aman anak. Simak bagaimana kolaborasi ini terwujud!

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pentingnya komitmen keluarga dalam mewujudkan pola asuh anak yang sehat dan penuh kasih sayang demi memenuhi hak dasar mereka, serta menyiapkan generasi emas Indonesia.

Menjelang Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi berdialog dengan anak-anak Bantar Gebang, menegaskan komitmen pemerintah dalam Perlindungan Anak dan pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Surabaya memastikan setiap bayi baru lahir langsung mendapatkan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan pembaruan Kartu Keluarga dalam 1x24 jam. Bagaimana Surabaya mengubah paradigma pelayanan publik?

Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Surabaya memastikan setiap bayi baru lahir langsung mendapatkan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan pembaruan Kartu Keluarga dalam 1x24 jam. Bagaimana Surabaya mengubah paradigma pelayanan publik?

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifah Fauzi mengajak perempuan berperan aktif dalam memperkuat Perlindungan Anak di Pendidikan Keagamaan, menyikapi tantangan kekerasan yang marak terjadi dan pentingnya ketahanan keluarga.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon memfasilitasi Pembuatan KTP dan KIA Anak Binaan demi pemenuhan hak administrasi kependudukan, sinergi dengan Dukcapil Kota Ambon dan Polsek Baguala.

KJRI Penang berhasil pulangkan tiga balita WNI terlantar dari Malaysia, menunjukkan komitmen perlindungan WNI di perantauan dan menjamin hak anak. Simak detail misi kemanusiaan ini.

MenPPPA Arifah Fauzi menyoroti peran strategis media dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendorong korban bersuara, dan membangun kesadaran.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Karawang mencatat 87 kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang Januari-Mei 2026, didominasi pelecehan, menunjukkan urgensi perlindungan bagi kelompok rentan.

Kementerian PPPA menyoroti urgensi perlindungan anak judi online setelah data Komdigi menunjukkan ratusan ribu anak terpapar, menuntut respons kolaboratif dari berbagai pihak.

Pemerintah Kabupaten Natuna gencar melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah SLTA percontohan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Jawa Barat fokus pada upaya pemerataan imunisasi anak di seluruh wilayah provinsi, memastikan setiap anak mendapatkan hak kesehatan vital ini guna mencegah penyakit serius dan komplikasi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyoroti krusialnya ikatan emosional pengasuh daycare dengan anak demi pengasuhan berbasis hak anak dan tumbuh kembang optimal. Simak selengkapnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mendesak agar Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) diisi oleh praktisi lapangan yang memahami kondisi masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Menteri PPPA menyerukan sinergi lintas sektor untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak Down syndrome, memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan aman dan inklusif.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan pentingnya sinergi multipihak untuk menghapus kekerasan anak Down Syndrome, mengingat kerentanan mereka terhadap diskriminasi dan kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat komitmen demi mewujudkan daerah ramah dan aman bagi anak. Persiapan evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak Natuna 2026 kini gencar dilakukan, menargetkan peningkatan predikat.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) serius mengejar predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya pada tahun 2026, dengan berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau implementasi kebijakan pembatasan akses media sosial anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.