Hak anak

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam penanganan sengketa lahan Padang Halaban, mengingat dampak serius pada hak dan tumbuh kembang mereka.

Pemerintah Kabupaten Jayapura serius mempercepat implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) demi memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak di wilayahnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan upaya maksimal dalam **Perlindungan Perempuan dan Anak Cisarua** yang terdampak longsor, fokus pada pemulihan trauma dan pemenuhan hak dasar.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan perlindungan perempuan dan anak Cisarua yang terdampak bencana longsor, serta menjamin pemenuhan hak dan pemulihan psikologis mereka.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data mengejutkan terkait Pelanggaran Hak Anak di 2025, dengan 2.031 kasus yang melibatkan 2.063 korban, menunjukkan kenaikan 2-3 persen dari tahun sebelumnya. Simak detail lengkapnya!

Psikolog anak dan remaja menyoroti pentingnya aspek perkembangan kognitif dan emosional sebagai dasar pencegahan perkawinan anak, yang seringkali dianggap solusi padahal berisiko.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus berupaya mencegah praktik perkawinan anak, salah satunya dengan memperketat mekanisme dispensasi kawin. Langkah ini krusial demi melindungi hak anak dan masa depan bangsa.

Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus penelantaran bayi yang baru dilahirkan oleh seorang wanita muda berinisial AF (18) di kawasan Jalan Gerilya, Samarinda, memicu keprihatinan publik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus perkuat unit perlindungan anak, termasuk Puspaga dan UPTD PPA, demi optimalkan pencegahan pernikahan anak di Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat peran Puspaga dan UPTD PPA sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, memastikan hak-hak anak terlindungi secara komprehensif.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyerukan upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi kekerasan anak yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, berdasarkan data SNPHAR 2024.

KemenPPPA kawal penanganan kasus anak aniaya ibu hingga tewas di Medan, memastikan hak-hak anak berkonflik dengan hukum terpenuhi dan identitasnya terjaga.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyoroti urgensi Pengawasan Anak Gim Online dan media sosial guna mencegah anak menjadi pelaku atau korban kekerasan, sekaligus menekankan peran pola asuh orang tua.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan pengawasan digital anak oleh orang tua sangat penting untuk mencegah kekerasan dan membentuk karakter positif, menyusul kasus tragis di Medan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meresmikan fasilitas Daycare Kemendag, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak anak serta mendukung keseimbangan kerja pegawai.

Kemenham Bali salurkan bantuan sosial kepada Yayasan Peduli Anak Kanker di Denpasar, Bali. Aksi ini menegaskan komitmen perlindungan hak anak dan memberikan dukungan moral penting.

Pemerintah Kota Jakarta Barat mengevaluasi kinerja gugus tugas Kota Layak Anak (KLA) 2026 untuk memperkuat komitmen daerah dan kolaborasi lintas sektor demi pemenuhan hak anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak inisiatif penggantian jam sekolah di posko pengungsian guna memastikan hak KPAI Pendidikan Darurat Bencana tetap terpenuhi bagi anak-anak korban bencana di Sumatera.

Pemerintah Kabupaten Jayapura memanfaatkan momentum 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak Jayapura, menegaskan komitmennya terhadap keamanan sosial.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus memperkuat komitmen **Pendidikan Inklusif Kobar**, memastikan setiap anak, termasuk berkebutuhan khusus, mendapat hak pendidikan yang sama.