hak pekerja

Pemerintah Kota Medan telah menerima 50 pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026 dari pekerja swasta, dengan sebagian besar kasus telah berhasil diselesaikan melalui posko pengaduan THR Lebaran 2026 Medan.

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Tenaga Kerja membuka posko pengaduan untuk memastikan hak THR Pekerja Bengkulu terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 H, serta mengawasi kepatuhan perusahaan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram mengingatkan seluruh perusahaan untuk memastikan Pembayaran THR Mataram tepat waktu, paling lambat H-10 Idul Fitri 2026, serta membuka posko pengaduan untuk menjamin hak pekerja terpenuhi.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan kembali mengaktifkan Posko Aduan THR 2026. Posko ini siap menampung keluhan pekerja dan memastikan hak tunjangan hari raya terpenuhi sesuai ketentuan.

Dinas Ketenagakerjaan Makassar membuka posko pengaduan THR pekerja menjelang Idul Fitri 2026. Langkah ini memfasilitasi pelaporan bagi pekerja yang belum menerima hak tunjangan hari raya mereka, sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Rejang Lebong telah membuka Posko Pengaduan THR 2026 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya pekerja terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 H.

Pembahasan RUU PPRT terus bergulir di DPR RI, membawa harapan baru bagi pekerja rumah tangga. Berbagai usulan krusial, mulai dari upah layak hingga jaminan sosial, siap direalisasikan dalam upaya perlindungan komprehensif.

Disnaker-KUM Kota Madiun menegaskan perusahaan harus membayarkan THR Karyawan paling lambat H-7 Idul Fitri 1447 H secara penuh sesuai regulasi pemerintah dan tidak boleh dicicil, memastikan hak pekerja terpenuhi.

Jelang Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kabupaten Pasuruan gencar memantau kesiapan perusahaan dalam pembayaran THR Lebaran 2026 kepada pekerja, memastikan hak karyawan terpenuhi.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi membuka Posko Pengaduan THR Lebaran 2026 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya sesuai regulasi dan tepat waktu. Jangan sampai hak pekerja terabaikan!

Pemerintah Kota Palu membuka Posko Pengaduan THR bagi pekerja menjelang Idul Fitri 1447 H/2026. Langkah ini diambil untuk memastikan hak finansial pekerja terpenuhi dan menampung keluhan terkait Tunjangan Hari Raya.

Pemerintah Kabupaten Batang perketat pengawasan THR 2026 bagi ASN dan pekerja swasta, memastikan pembayaran tepat waktu serta menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar.

Disnaker Kabupaten Bekasi resmi membuka Posko THR Pekerja untuk memfasilitasi pengaduan dan konsultasi terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya jelang Idul Fitri 1447 H, memastikan hak buruh terpenuhi dan kewajiban perusahaan dipatuhi.

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum bagi Menteri KemenPPPA untuk menyerukan penguatan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang rentan, melalui RUU yang sedang digodok demi keadilan dan martabat.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah membuka Posko Pengaduan THR untuk memfasilitasi pekerja dan buruh melaporkan kendala pembayaran tunjangan hari raya menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur mencatat sekitar 30 Aduan THR Kaltim setiap tahun yang didominasi keterlambatan pembayaran, mendorong pemerintah membuka posko pengaduan.

Jelang Idul Fitri, Bupati Karawang Aep Syaepuloh mendesak seluruh perusahaan untuk segera melunasi Pembayaran THR Karawang secara penuh. Dinas Ketenagakerjaan siapkan posko aduan. Simak selengkapnya!

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan pengesahan RUU PPRT sebagai perisai perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari ancaman krisis ekonomi global yang mulai terasa dampaknya di dalam negeri.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi membuka Posko Pengaduan THR Sumsel untuk memastikan pemenuhan hak Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh pekerja di wilayahnya.

Pemerintah Kota Bandung membuka Posko Pengaduan THR Lebaran 2026 untuk memfasilitasi konsultasi dan pelaporan bagi pekerja, memastikan hak Tunjangan Hari Raya mereka terpenuhi sesuai ketentuan.