HM Prasetyo

Jaksa Agung HM Prasetyo yakin tidak ada upaya pelemahan KPK dalam revisi KUHP yang ditargetkan bakal disahkan pada pertengahan Agustus 2018.

"Pidana korupsi ada di Pengadilan Tipikor, beda dengan pidana umum. Jadi coba pahami dulu kebenaran daripada UU kita. Yang pasti semuanya punya semangat yang sama," ujarnya.

"Itu bukan PR Kejagung, itu PR bersama. Ada Komnas HAM di sana, tidak semata-mata Kejaksaan," katanya.

Jaksa Agung HM Prasetyo menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa (5/6). Dalam kesempatan itu ia meminta agar Komisi III mengupayakan anggaran yang diusulkan untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp 9,7 triliun lebih dapat disetujui.

Jaksa Agung mengaku sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan Komnas HAM yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu bahkan tidak menemukan bukti akurat. Adapun yang diperoleh selama proses penyelidikan hanyalah opini.

Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan bakal menyanggupi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penambahan jaksa penuntut umum di lembaga antirasuah tersebut. Namun permintaan itu bakal dikabulkan setelah KPK membenahi permasalahan di internalnya sendiri.

Jaksa Agung nilai penanganan terorisme leluasa usai revisi UU Terorisme disahkan. Menurut Prasetyo, revisi Undang-undang tersebut sangat diperlukan lantaran Undang-undang Terorisme sebelumnya kurang memadai aparat dalam menangani kasus terorisme.

Jaksa Agung membantah membantah bahwa selama ini KPK berjalan sendiri dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan, pihaknya siap mengeksekusi terpidana mati kasus terorisme. Eksekusi tersebut segera dilakukan setelah aspek yuridis lengkap.

Tuntutan maksimal nantinya akan didasarkan pada derajat kesalahan para pelaku. Sejauh ini, keempat tersangka yang ditangkap mengaku hanya berperan sebagai kurir.

Prasetyo menegaskan penegakan hukum selama ini sudah sesuai dengan prosedurnya. Semua penanganan kasus merujuk pada fakta dan bukti.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menuturkan, selain proyek kelistrikan, ada sejumlah proyek infrastruktur lainnya yang dikawal Kejaksaan Agung. Salah satunya proyek jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Jaksa Agung RI, H.M. Prasetyo, mengatakan kerjasama ini bertujuan agar proyek berjalan baik.

Jaksa Agung H.M Prasetyo mendesak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan segera mengeksekusi aset milik Yayasan Supersemar senilai Rp 4,4 triliun. Prasetyo mengingatkan, tidak ada alasan PN Jaksel menunda eksekusi tersebut.

Jaksa Agung Prasetyo mengaku mendapat mandat khusus agar instansi yang dipimpinnya menjadi pengacara negara untuk menghadapi gugatan. Jika ada pihak yang merasa tidak bisa menerima dan mengajukan proses hukum melalui gugatan ke MK, Jaksa Agung menegaskan, pemerintah tidak gentar.

Jaksa Agung setuju keputusan pemerintah hentikan pembentukan Densus Tipikor. Menurutnya, pembentukan Densus Tipikor harus dikaji dari berbagai aspek. Mulai dari landasan hukum, mekanisme kerja serta rekrutmen personel Densus Tipikor.

Jaksa Agung M Prasetyo pun kembali menegaskan penolakannya bergabung satu atap bersama Densus Antikorupsi. Prasetyo beralasan Kejaksaan telah memiliki satuan tugas khusus menangani kasus korupsi.

Jaksa Agung: Jika ingin memanggil pejabat negara lakukan sesuai UU. Jaksa Agung M Prasetyo mengklaim institusi yang dia pimpin selalu bekerja sesuai koridor hukum. Dia mencontohkan dalam memanggil atau memeriksa pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana.

KPK dan Jaksa Agung dukung opsi dua soal mekanisme kerja Densus Tipikor. Dia berharap, dengan sinerginya Densus Tipikor dengan Satgas Khusus di Kejaksaan dapat mempercepat penanganan perkara korupsi. Hal ini tidak memerlukan UU baru karena telah diatur dalam KUHAP.

Prasetyo memastikan proses pelimpahan berkas perkara korupsi dari Polri akan berjalan lama karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bergabung ke Densus Tipikor. Menurut dia, wajar jika Polri harus bolak-balik melengkapi berkas perkara jika syarat formil dan materil belum lengkap.

Setelah 3-6 bulan pengerjaan, jembatan dari neraka hampir rampung. Akan tetapi, pembangunan jembatan dari surga yang menghubungkan ke neraka belum dimulai sama sekali.