hukum Indonesia

Masyarakat Antikorupsi (MAKI) mendesak KPK untuk introspeksi dan mengoreksi diri setelah pengalihan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang dilakukan secara diam-diam, memicu kekecewaan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tahanan lain memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan status tahanan rumah, menyusul kebijakan yang diterapkan pada Yaqut Cholil Qoumas.

Berkah Idul Fitri 2026, Rutan Kraksaan memberikan remisi Lebaran kepada 174 narapidana, dua di antaranya langsung bebas. Kebijakan ini diharapkan memotivasi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara memberikan Remisi Idul Fitri 1447 H kepada ribuan narapidana, menjadi penghargaan atas perubahan perilaku dan harapan baru bagi mereka.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Bali menyerahkan Remisi Nyepi kepada 1.089 narapidana di Pulau Dewata, di mana dua di antaranya langsung bebas.

LBH Jakarta mendesak penyidik menerapkan pasal percobaan pembunuhan berencana dengan penyertaan terhadap kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Mengapa pasal ini penting untuk mengungkap kebenaran?

Anggota DPR RI Dapil Riau, Syahrul Aidi Maazat, menginisiasi Revisi UU Penanganan Fakir Miskin untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dengan membedakan makna fakir dan miskin.

Kejaksaan Negeri Badung mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam kasus pembunuhan WNA Australia, dengan alasan putusan belum memenuhi rasa keadilan dan mengabaikan dakwaan terkait kepemilikan senjata api.

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) memperbarui kurikulumnya mulai tahun 2026 untuk menyesuaikan dengan terbitnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, demi menyiapkan lulusan hukum.

Petinggi Meta menemui Menkomdigi Meutya Hafid menyusul sidak Komdigi, menegaskan komitmen peningkatan kepatuhan Meta dalam penanganan konten negatif dan disinformasi demi ruang digital aman.

Mantan Kepala Desa Tamainusi, Ahlis Umar, resmi jadi tersangka korupsi CSR dan kompensasi tambang oleh Kejati Sulteng. Dugaan kerugian negara capai Rp9,6 miliar, memicu pertanyaan besar.

Jaksa Penuntut Umum menuntut eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 7 Tahun penjara serta denda dan uang pengganti terkait kasus gratifikasi dan TPPU yang merugikan negara miliaran rupiah. Simak detail tuntutan dan modus kejahatannya.

Kasus penusukan tragis di Garut mengungkap fakta mengejutkan. Polisi menduga Pelaku Penusukan Garut ODGJ, kini melibatkan tim ahli kejiwaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Komisi Informasi Pusat (KIP) menegaskan putusan terkait ijazah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat netral. Jangan sampai ada pihak yang mengklaim KIP memihak narasi tertentu, karena KIP Tegaskan Netralitas Ijazah berdas

Komisi Yudisial (KY) menggandeng media massa untuk melacak rekam jejak calon dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc HAM, memastikan integritas kandidat yang akan bertugas di Mahkamah Agung.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa KUHP Baru dan reformasi KUHAP menandai era baru sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi terus memperluas jangkauan penerapan pidana kerja sosial di 11 kabupaten dan kota, menjadikan Kabupaten Bungo sebagai percontohan nasional untuk kolaborasi penegakan hukum yang humanis.

Selebgram Nabilah O'Brien, pemilik Bibi Kelinci Kopitiam, mengalami ironi hukum setelah menjadi korban pencurian namun justru ditetapkan sebagai tersangka usai membahas kasusnya di media sosial.

Nabilah O'Brien, pemilik Bibi Kelinci Kemang, merasa penetapan tersangka dirinya oleh Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran UU ITE sangat janggal. Simak kronologi lengkap kasus yang menjerat Nabilah O'Brien ini.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti putusan bebas Delpedro dkk, menegaskan independensi peradilan dan komitmen pemerintah untuk tidak intervensi.