hukum Indonesia

Aparat kepolisian berhasil mengungkap kasus Penganiayaan Mahasiswa Karawang yang melibatkan dua pelajar, DMY dan ADK. Insiden tragis ini terjadi di Telukjambe Timur dan membuat korban mengalami luka serius.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat menggelar pelatihan paralegal bagi 1.044 peserta dari enam kabupaten, bertujuan memperkuat akses keadilan masyarakat di wilayah tersebut.

Komdigi resmi melakukan normalisasi akses layanan Grok secara bersyarat setelah X Corp berkomitmen perbaiki kepatuhan hukum, namun pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk memastikan keamanan ruang digital.

Kejaksaan Tinggi Aceh berhasil menangkap Abdur Rohim Batubara, buronan terpidana kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) imigran Rohingya, setelah menjadi DPO Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajak seluruh pihak membangun kesadaran guna mencegah child grooming, kejahatan seksual terhadap anak yang kerap disalahpahami. Pahami modus dan landasan hukumnya agar anak terlindungi.

Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, meminta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Nicke Widyawati bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina, memicu sorotan terhadap periode kepemimpinan mereka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami barang bukti dari penggeledahan Kantor Wali Kota Madiun, memperkuat penyidikan kasus pemerasan dan gratifikasi. KPK Dalami Bukti Wali Kota Madiun.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan pidana sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2026, melibatkan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi pemulihan keseimbangan sosial dan keadil

Kanwil Kemenkum Jambi menyelenggarakan pelatihan paralegal gelombang pertama 2026 untuk memperkuat peran Posbankum di desa dan kelurahan, memastikan akses keadilan merata bagi masyarakat.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor aktif melakukan pencegahan pelanggaran hukum usia dini, menyasar anak penyandang disabilitas melalui Program Jaksa Masuk Sekolah untuk edukasi hukum dan perlindungan.

Dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret anggota DPRD NTB, Efan Limantika, kini resmi diselesaikan secara damai melalui mekanisme Restorative Justice, mengakhiri sengketa hukum yang sempat menjadi perhatian publik.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) Didik Farkhan Alisyahdi menekankan pentingnya **integritas pejabat Kejati Sulsel** yang baru dilantik demi penegakan hukum yang tegas dan visioner, memicu rasa penasaran akan dampak kepemimpinan bar

Praktisi hukum menilai penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan bentuk penghormatan terhadap amanat reformasi 1998, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme Korps Bhayangkara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua telah membentuk 4.771 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di empat provinsi, memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Tanah Papua.

Polda NTB kini memiliki Direktorat Reserse PPA dan PPO yang baru dibentuk, fokus pada perlindungan perempuan, anak, dan pemberantasan perdagangan orang, menandai langkah maju dalam penanganan kasus rentan.

Video pesta sesama jenis yang diduga terjadi di Cirebon viral di media sosial. Polres Cirebon Kota bergerak cepat menyelidiki, mengamankan dua orang untuk dimintai keterangan.

Kejaksaan Negeri Bireuen menahan bendahara DPMGP-KB berinisial AM atas dugaan Korupsi BOKB Bireuen dan nonfisik tahun anggaran 2024, menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar lebih.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menyatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga HAM di Indonesia, sekaligus menepis dugaan pelemahan kewenangan Komnas HAM.

Universitas Pakuan menggelar kuliah umum bersama Ketua Komisi Yudisial, Abdul Chair Ramadhan, membahas implementasi kode etik dan pedoman perilaku hakim guna memperkuat integritas hakim serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) telah menuntaskan penyidikan kasus gratifikasi DPRD NTB dengan penetapan tiga legislator sebagai tersangka, berkas perkara kini dilimpahkan ke penuntut umum.