hukum Indonesia

Seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mendeklarasikan serta menandatangani Pakta Integritas 2026, menegaskan komitmen kuat mereka dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintah Indonesia akan meluncurkan skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual senilai Rp10 triliun pada tahun 2026, menjadikannya negara ke-15 yang mengadopsi sistem ini untuk mendorong ekonomi kreatif nasional.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar silaturahmi dengan pemimpin redaksi media nasional, membahas isu krusial seperti KUHP, KUHAP, hingga agenda transformasi digital yang menjadi fokus utama Kementerian Hukum.

Mahkamah Konstitusi didesak untuk memperjelas batasan hak amnesti abolisi Presiden, menyusul permohonan uji materi UU Darurat No. 11 Tahun 1954 yang dianggap berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.

Polda Metro Jaya akan kembali melanjutkan pemeriksaan Richard Lee pada 19 Januari 2026, terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen produk kecantikan, setelah sempat tertunda karena kondisi kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan perbedaan kritik dan hinaan KUHP sudah gamblang, meski yurisprudensi akan memperjelas penerapannya.

Menurutnya, jika tahun-tahun sebelumnya merupakan masa penyemaian regulasi, maka tahun ini menjadi “tahun pembuktian”, di mana seluruh instrumen hukum.

Seorang pria berusia 50 tahun di Penajam Paser Utara terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara setelah melakukan rudapaksa anak di bawah umur secara berulang kali, memicu respons cepat dari aparat penegak hukum dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Pere

Dengan resmi berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2 Januari 2026, Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan penegakan hukum di Indonesia memasuki era baru yang lebih modern, manusiawi, dan berkeadilan.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menegaskan KUHAP Baru yang efektif berlaku diharapkan menghentikan kriminalisasi warga dan menandai arah baru hukum Indonesia yang lebih restoratif.

Kejaksaan Agung menegaskan kesiapan penuh dalam pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, menandai era baru penegakan hukum di Indonesia.

Dengan berlakunya KUHAP Baru mulai hari ini, DPR RI berharap penegak hukum tidak lagi mengkriminalisasi rakyat, menandai era baru sistem hukum Indonesia yang lebih restoratif dan berkeadilan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kenaikan signifikan pada jumlah Permohonan LPSK sepanjang 2025, menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Ketua LPSK Achmadi menyatakan perlindungan saksi korban KUHP baru membawa perubahan fundamental dan lebih rinci, namun tantangan terkait kasus narkotika masih perlu diantisipasi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kenaikan signifikan dalam realisasi pembayaran ganti kerugian atau **restitusi LPSK** pada tahun 2025, mencapai Rp3,31 miliar, naik drastis dari tahun sebelumnya.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mengajukan cekal terhadap mantan Pj Gubernur BB dan lima orang lainnya terkait dugaan korupsi pengadaan bibit nanas, memastikan proses hukum berjalan lancar.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Kasus Nenek Elina Widjajanti, terkait sengketa kepemilikan properti, harus diselesaikan sesuai koridor hukum, menolak segala bentuk aksi main hakim sendiri dan kekerasan.

Kejaksaan Negeri Purwakarta secara tegas membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa yang beredar luas, menjelaskan bahwa kejadian sebenarnya adalah tindak lanjut aduan masyarakat.

Kejaksaan Agung menggelar mutasi besar-besaran dengan mengganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia, bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan penegakan hukum.

Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyoroti pengibaran Bendera GAM yang dinilai mencederai komitmen perdamaian Aceh serta melanggar hukum, memicu ketegangan sosial.