Jaksa Agung Burhanuddin

Burhanuddin menginstruksi kepada anggota Satgas Mafia Tanah Kejaksaan yang ada di Bidang Intelijen untuk bekerja secara maksimal dengan menyusut target yang jelas, memetakan permasalahan dan menyajikan masukan serta dampak atau manfaat dalam pemberantasan mafia tanah.

Jaksa Agung memerintahkan seluruh jajaran Kejaksaan untuk siap melakukan transisi pelaksanaan KUHP baru yang telah disahkan.

Jaksa Agung menyampaikan keterangan demikian ketika memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran kejaksaan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Rinciannya tahun 2020 sebanyak 230 perkara, tahun 2021 sebanyak 422 perkara dan 2022 sebanyak 1.451 perkara.

Enam kasus pidana umum itu di antaranya pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat diotaki mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk memiliki pola pikir dan kerja yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat dengan integritas dan profesionalitas.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tegaskan tidak akan segan-segan untuk menyeret tersangka lain dalam kasus korupsi bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Siapa pun akan dibawa ke meja hukum jika ditemukan buktinya.

Burhanuddin menjelaskan, hasil kerugian yang didapatkan oleh Kejagung berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kejagung juga mengumumkan Surat Pemanggilan Surya Darmadi di surat kabar The Jakarta Post dan Kompas. Namun ternyata tersangka juga tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan pemeriksaan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut kasus tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group merugikan negara 78 triliun rupiah.

Pesan Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin ke jajarannya dalam kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa sebanyak 77,6 persen masyarakat optimistis pengusutan perkara dugaan korupsi minyak goreng tidak akan berhenti di tempat.

Usulan Jaksa Agung agar penyalahguna narkotika direhabilitasi karena sejalan dengan semangat kebijakan penerapan keadilan restoratif narkotika.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pembentukan Tim Gabungan Audit itu menjadi tindak lanjut nota kesepahaman atau MoU antara BPKP dengan Kejagung.

Burhanuddin menyayangkan imbas dari kasus tersebut nyatanya merugikan para petani garam dalam negeri dan UMKM. Dia pun memastikan perkara tersebut akan diusut tuntas.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perjanjian kerja sama (PKS) ini merupakan tindak lanjut dari memorandum of understanding yang telah ditandatangani pada 2020 lalu. Sehingga PKS ini akan melengkapi pedoman kerja ke depannya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perjanjian kerja sama ini sangat penting untuk saling menjaga dan mendukung kedua pihak. Di antaranya dengan menyinergikan dalam proses menjaga keuangan negara.

Dalam Halo JPN ini, terdapat beberapa kategori permasalahan, diantaranya seperti masalah tentang pertanahan, hukum waris, legal drafting hingga hukum pernikahan.

Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru kasus mafia minyak goreng. Pelaku adalah Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati.