kartu pra kerja

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumpulkan sejumlah perusahaan rintisan atau startup untuk mengkurasi penerapan program kartu pra kerja. Salah satu startup yang akan berpartisipasi memberikan pelatihan adalah Ruangguru.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan Bank Dunia. Pertemuan tersebut membahas mengenai dampak penyebaran Virus Corona serta rencana penerapan Kartu Pra Kerja di Indonesia.

Pemerintah akan merealisasikan Kartu Prakerja pada bulan April 2020 mendatang. Janji kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada kampanye pilpres ini bakal dilakukan pertama kali di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Alasannya, jumlah pengangguran terbanyak ada di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tengah mengidentifikasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik swasta, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini untuk mendukung pelatihan vokasi bagi penerima Kartu Pra Kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya segera mengimplementasikan program Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ini ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial.

Dengan adanya insentif ini maka peserta program kartu pra kerja tak mendapatkan uang bulanan. Peserta hanya mendapatkan uang makan dan transportasi selama mengikuti program kartu pra kerja.

Jokowi juga meminta tujuh staf khusus milenial untuk membuat konsep pembaharuan terkait produk-produk yang dihasilkan nasabah mekaar. Sehingga, produk yang dibuat para nasabah bisa baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Kartu ini hanya tersedia bagi mereka yang berusia di atas 18 tahun. Selain itu, penerima program vokasi ini pun adalah mereka yang tidak sedang menempuh pendidikan formal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas Program Kartu Pra Kerja. Dalam rapat tersebut, dia mengingatkan dua hal penting dalam implementasi Kartu Pra Kerja.

Menko PMK Muhadjir Masih Pelajari Program Kartu Prakerja. Penyelesaian diharapkan Muhadjir akan dirunut mulai dari tahap perencanaan, implementasi dan pelaksanaan, diakhiri dengan evaluasi.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi mengenai pelaksanaan program kartu pra kerja. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Pemerintah akan mulai memberikan insentif kepada pengangguran lewat kartu pra kerja pada Januari 2020 mendatang. Melalui program ini, pemerintah bakal memberi insentif sebesar Rp 300.000-Rp 500.000 kepada pengangguran yang mengikuti pelatihan dalam kurun waktu maksimal 3 bulan.

Pemerintah Sedang Susun Biaya Insentif Kartu Pra-Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku besaran insentif yang diberikan kepada penerima kartu belum diputuskan. Dia mengatakan pihaknya sedang menyusun mulai dari biaya pelatihan, hingga insentif yang diberikan.

Kartu pra kerja yang dijanjikan Presiden Joko Widodo tampaknya tak menyediakan keahlian teknis tingkat lanjut. Ini diungkap Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang menyebut jenis pelatihan dari pemerintah tak bisa yang mahal. Menko Darmin berkata tak ingin ada ketimpangan tingkat keterampilan.

Pemerintahan Joko Widodo terus menggodok kebijakan soal kartu pra kerja yang merupakan janji kampanye presiden 2019. Awalnya, kartu itu dicanangkan untuk lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi saja, tetapi ada potensi pelonggaran soal batasan usia.

Pemerintah berencana memberi ongkos hidup bagi para pencari kerja, baik itu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga Rp500.000 per bulan. Syaratnya, mereka harus lulus kursus dari program kartu pra kerja.