kartu pra kerja

Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, DPR Sari Yuliati menilai, mudah melacak dugaan korupsi apabila program pelatihan online Kartu Prakerja disebut ada penyelewengan uang negara. Menurut dia, KPK tentu akan mengawasi program bernilai Rp 5,6 triliun tersebut.

setelah dinyatakan lolos akan menerima bantuan uang untuk biaya pelatihan dan insentif sebesar Rp 3.550.000. Itu diberikan secara bertahap dalam empat bulan.

Maka tidak pantas di tengah situasi seperti ini, pemerintah justru menambah anggaran untuk program kartu prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.

Presiden Joko Widodo diminta segera mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Pasalnya, pelaksanaan pelatihan program senilai Rp5,6 triliun tersebut disinyalir bermasalah dan berpeluang terjadi korupsi.

"Tidak ada Praktik pengadaan barang jadi apa yang mau dikorupsi Dimana mark up nya? Bahkan ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda pegiat usaha start up untuk bisa membuat Platform perusahaan yang sama," jelas Maman kepada wartawan, Kamis (30/4).

Sementara untuk teknis pelaksanaan, Putih Sari berharap terus diperbaiki, agar bisa menyentuh langsung masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Kalau memang harus ada penyesuaian Pak Jokowi serahkan saja ke pembantu Presiden," ungkap Putih Sari menyangkut pendaftaran secara online, yang sempat dikritisi sejumlah pihak

Program pelatihan online di kartu Prakerja mendapat berbagai sorotan. Terlebih, anggaran tersebut mendapatkan alokasi anggaran negara sebesar Rp 5,6 triliun. Bahkan program ini mendapat kritik keras dari Gerindra dan PDIP.

Rudi menyadari antusiasme program kartu Prakerja ini cukup tinggi. Berdasarkan data malam kemarin jumlah yang mendaftar untuk program kartu Prakerja mencapai 8 juta lebih. Sementara setiap gelombangnya, pemerintah hanya membuka kursi sekitar 200 ribuan orang.

Piter menganggap bahwa program Kartu Prakerja hanya mempersulit penerima bantuan dalam mendapatkan insentif yang kini dibutuhkan, sebab harus mengikuti serangkaian pelatihan untuk mendapatkannya.

Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menjanjikan akan memberikan uang insentif kepada peserta gelombang I yang telah mengikuti program pelatihan pertama pada pekan ini, atau paling lambat Jumat (1/5).

Dia menyoroti biaya mahal pelatihan hanya untuk membuat makanan pempek. Padahal, kata dia, hal tersebut dapat ditemukan gratis di platform lain.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, arahan tersebut datang dari Ketua Komite Cipta Kerja yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Denni mengatakan, tiap pekan, PMO Kartu Prakerja akan terus merekrut peserta baru. Dia menyatakan, sistem digital program tersebut juga telah diuji dan berjalan mulus.

Panji menegaskan bahwa komisi yang dimaksudkan adalah murni transaksi antara pengguna dan penyedia jasa, dalam hal ini lembaga pelatihan yang menggunakan jasa dari marketplace untuk menjual paket pelatihan mereka.

Direktur Kemitraan dan Komunikasi PMO Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky menegaskan, pemberian insentif peserta program kartu prakerja sebesar Rp600.000 per bulan akan cair jika peserta sudah menyelesaikan pelatihannya. Adapun besaran insentif ini akan diberikan selama empat bulan.

Pandemi virus Corona saat ini telah mengubah fungsi program Kartu Prakerja dari penyedia pelatihan bagi pencari kerja menjadi penyalur bantuan sosial (bansos). Transformasi tersebut rupanya kurang disenangi baik oleh pencari kerja maupun penyedia kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu sempat berujar bahwa Program Kartu Prakerja saat ini sudah beralih fungsi dari sebelumnya untuk pelatihan dan peningkatan skill menjadi semi bantuan sosial (bansos).

Menurut dia, program pelatihan seperti kartu prakerja tepat bila disalurkan pada saat ekonomi dalam kondisi normal. Tidak tepat bila diberikan pada masa krisis.

Menurut Arief, prakerja membantu mempersiapkan sumber daya manusia untuk memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja. Dia melihat, ke depannya akan berdampak tumbuh perekonomian karena penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah telah menambah anggaran Kartu Prakerja yang mulanya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Anggaran itu digunakan untuk memberikan insentif kepada penerima Kartu Prakerja yang masing-masing nominalnya Rp3,55 juta per orang.