kartu pra kerja

"Program ini dapat menstimulasi angkatan kerja yang kehilangan pekerjaan dan fresh-graduate yang siap bekerja untuk mendapat pelatihan dan pengembangan diri. Tentu ini sangat efektif untuk menekan angka pengangguran."

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Agung Widyantoro menganggap, realisasi program Kartu Prakerja mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Hal ini membuat kritik dan cibiran soal program semi bantuan sosial ini jadi tidak sesuai dengan realitas kesulitan rakyat saat ini.

Politisi senior Partai Golkar John Kenedy Azis menilai program Kartu Prakerja yang tengah dijalankan oleh Pemerintah wajib didukung oleh semua pihak. John mengatakan program Kartu Prakerja ditujukan untuk kelompok masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi covid-19.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, Kartu Prakerja bukan program yang muncul secara tiba-tiba. Kartu Prakerja merupakan salah satu program yang ditawarkan Presiden Jokowi pada saat kampanye Pilpres 2019 lalu.

Dia mengaku sudah berpesan mengenai tantangan Polri ke depan bukan hanya kejahatan konvensional. Tetapi ada juga kejahatan siber berbasis teknologi seperti ini.

Panji mengatakan, angka ini masih bersifat sementara dan masih bisa berubah. Mengingat manajemen pelaksana kartu Prakerja masih melakukan proses verifikasi data peserta hingga penutupan gelombang ketiga dilakukan.

Dia menilai, pemerintah beserta koalisi harus solid untuk memastikan program Kartu Prakerja ini bisa berjalan secara efektif di masyarakat.

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja mencatat, sebanyak 51.255 peserta telah menerima insentif sebesar Rp600.000 hingga 11 Mei 2020. Syarat pemberian insentif adalah penuntasan 1 pelatihan, dengan catatan akun e-money atau bank yang digunakan untuk menerima insentif sudah dilakukan upgrade/KYC.

Sebanyak 456.26 orang tersebut berasal dari 168.111 di gelombang pertama dan 288.154 orang di gelombang kedua. Hingga kini telah ada 106.912 pelatihan yang diambil oleh seluruh peserta di gelombang pertama dan kedua.

Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU, Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan enam aplikator lain untuk melihat impelementasi Program Kartu Prakerja.

Hal ini karena ada penyesuaian fokus program kartu dari rencana semula. Di mana pada awalnya program ini di desain untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Akan tetapi, terpaksa dialihfungsikan menjadi jaring pengaman sosial berupa bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

Ridwan Bae menegaskan, penerapan Kartu Prakerja sekarang ini adalah realisasi dari janji kampanye Presiden Joko Widodo. "Alhamdulillah sudah mulai berjalan," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu.

Mufida mengatakan, program kartu prakerja ini tidak memberikan akses kepada seluruh masyarakat. Sebab hanya 60 persen masyarakat di daerah yang bisa akses ke internet. Sedangkan, program tersebut berjalan secara daring.

Golkar, kata dia, memang sulit mengkritik kartu Prakerja. Sebab, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto merupakan Menko Perekonomian. Program tersebut diluncurkan Airlangga yakni kartu Prakerja.

“Beda pendapat antar partai koalisi adalah cacat bawaan koalisi sistem presidensialisme,” ungkapnya ketika dihubungi Merdeka.com, Senin (4/5).

Partai koalisi pecah menyikapi program pelatihan online kartu prakerja. PDIP, Gerindra, NasDem bahkan meminta KPK mengusut dugaan salah kelola anggaran Rp 5,6 triliun itu.

Menurut dia, pemerintah cukup membangun gerbang digital yang bisa diakses gratis oleh pihak membutuhkan. Untuk materi, lanjut dia, bisa mengandalkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

DPP Partai NasDem pun meminta agar pelatihan online bagi 5,6 juta warga dengan alokasi Rp1 juta dihentikan di tengah pandemi Covid-19.

"Jika ada orang yang mengisi identitas yang tidak sesuai dengan dokumen persyaratan, dalam hal ini Kartu Prakerja, maka sudah masuk pelanggaran hukum. Misalkan dalam formulir tersebut mengatakan, dia adalah korban PHK, padahal bukan, maka ada unsur pidana dalam perbuatannya," kata Suparji kepada wartawan, Jumat (1/5).

Pemerintah Jokowi-Ma’ruf membuat sejumlah terobosan guna membantu masyarakat terdampak virus Corona alias Covid-19. Salah satunya dengan pelatihan online Kartu Prakerja dengan nilai anggaran Rp 5,6 triliun.