Kasus Jiwasraya

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, panitia khusus (Pansus) tidak diperlukan untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Tujuannya agar kasus Jiwasraya ini tidak diseret ke arah politis.

Komisi III memutuskan untuk membentuk panitia kerja kasus Jiwasraya. Hal tersebut sebagai kesimpulan rapat dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (20/1).

Moeldoko Sebut KSP Sudah Tak Ada Hubungan dengan Tersangka Jiwasraya Hary. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan Hary tak memiliki hubungan khusus dengan KSP. Meskipun, diakuinya Hary pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di KSP.

Partai Demokrat mengaitkan posisi tersangka kasus Jiwasraya, Harry Prasetyo dengan jabatannya di Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Bahkan Demokrat menduga, kasus Jiwasraya dikendalikan dari Istana, terlebih terjadi jelang Pemilu 2019.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman meminta Jaksa Agung menjelaskan detil kronologi terjadinya skandal Jiwasraya ini. Menurut dia, kasus ini masuk ke dalam kejahatan luar biasa.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, pihaknya tengah menelusuri keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kasus dugaan penyelewengan dana nasabah asuransi Jiwasraya.

Mantan Dirut Jiwasraya Diperiksa Kejagung di Gedung KPK. Hendrisman Rahim diperiksa sebagai tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya diperkirakan menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun.

Kejagung juga memeriksa dua saksi saksi terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Gedung Pinsus.

Menurutnya, tidak cukup penyelesaian masalah ini jika hanya negara membantu membayar uang nasabah.

Pansus diyakini bisa mengungkap siapa saja pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Kita ingin agar proses hukum yang terjadi di kejaksaan itu itu benar-benar terjadi secara cepat. Sehingga, kita tidak melihat urgensinya lagi harus bentuk Pansus itu yang sudah disepakati," kata Deddy di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).

Partai Demokrat kukuh mendorong dibentuknya Pansus Jiwasraya di DPR. Demokrat tak setuju apabila dugaan skandal penyelewengan dana asuransi Jiwasraya hanya dibentuk Panja di tingkat komisi DPR saja.

Produk yang diluncurkan Jiwasraya, kata dia, sudah diketahui sebagai produk bermasalah. Namun tidak segera ada tindakan tegas dari pengawas oleh OJK.

Pemegang Polis Jiwasraya, Rudyantho Deppassau mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengusut kasus gagal bayar polis Jiwasraya. Dia pun meminta pemerintah agar menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Anggota Ombudsman bidang Ekonomi Dadan Supardjo Suharmawijaya meminta agar pemerintah memperbaiki proses bisnis asuransi agar lebih fokus kepada proteksi nasabah. "(Dalam asuransi) kembalikan saja ke roh bisnis, rohnya adalah proteksi, proteksi terhadap peserta asuransi. Itu yang harus dijamin," ujarnya.

Tim tersebut bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengusutan.

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih menyoroti soal tata kelola PT Asuransi Jiwasraya. Dari hasil pengamatan pihaknya, tata kelola perusahaan asuransi pelat merah itu memang buruk.

Pemegang Polis PT Asuransi Jiwasraya, Rudyantho Deppassau meminta agar persoalan terkait gagal bayar Jiwasraya disampaikan secara jelas terutama soal produk JS Plan yang bermasalah tersebut. Produk tersebut pada dasarnya bukan merupakan produk asuransi tapi produk investasi.

Pemegang Polis Jiwasraya, Rudyantho Deppassau mengaku masih punya uang senilai Rp5 miliar yang belum dikembalikan. Awalnya dia mengaku menginvestasikan uangnya sebesar Rp7 miliar.

"Saya cuma 9 pertanyaan," kata Adnan