Kasus Munir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya di sidang tahunan MPR/DPR/DPD di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8). Dalam pidatonya Jokowi tidak menyinggung soal Hak Asasi Manusia (HAM).

Suciwati kecewa MA tak izinkan buka dokumen TPF Munir. Menurutnya, penolakan kasasi menunjukkan kurangnya pemahaman Majelis Hakim mengenai pentingnya informasi bagi masyarakat. Majelis Hakim seakan menganggap wajar tidak adanya catatan dan arsip penyerahan dokumen TPF Munir oleh Presiden kepada Setneg.

Alasan KontraS ajukan kasasi putusan PTUN soal Munir. PTUN membatalkan putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang meminta pemerintah membuka hasil investigasi pembunuhan Munir Said Thalib. Atas hal itu, KontraS ajukan kasasi.

KY akan periksa Majelis Hakim PTUN Jakarta yang tangani kasus Munir. Pemeriksaan terkait sikap tidak profesional majelis hakim yang menangani perkara tersebut, seperti yang dilaporkan Kontras beberapa waktu lalu.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan permohonan keberatan Kementerian Sekretariat Negara terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait publikasi dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk membuka dokumen hasil investigasi kasus kematian Munir.

Kasus kematian Munir bukan kasus sepele namun pemerintah hingga kini masih belum mempublikasikan hasil investigasi TPF Munir.

Adanya putusan hakim dari PTUN memposisikan Kementerian Sekretariat Negara tidak mewajibkan mengungkapkan hasil investigasi kematian Munir. Hakim Wanceslaus pun mempersilakan pihak termohon keberatan yakni KontraS dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mengambil langkah kasasi atas putusan yang sudah dibacakan.

KontraS serahkan kartu pos desakan pemerintah buka dokumen TPF Munir. Mereka menyerahkan kartu pos dari 20 daerah wilayah di Indonesia sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar membuka dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir Said Thalib ke publik.

Ini 'Postcard from Heaven', kartu pos Munir untuk Jokowi. Kartu pos tersebut diserahkan KontraS sebagai bentuk keprihatinan atas sikap pemerintah yang tak kunjung mengumumkan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta kepada khalayak umum.

DPR desak pemerintah segera tindaklanjuti salinan dokumen TPF Munir. Menteri Sekretaris Negara era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sudi Silalahi menyerahkan fotokopi dokumen hasil investigasi tim pencari fakta (TPF) atas kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib kepada Pratikno.

"Saya mengajukan keberatan atas putusan itu. Alasannya karena putusan itu bisa menimbulkan multitafsir," kata Pratikno.

Fadli Zon sebut rekaman Muchdi PR dan Pollycarpus bukan bukti baru. KASUM mendesak agar bukti rekaman pembicaraan antara Deputi V BIN Muchdi PR dengan Polycarpus dibuka ke publik. Mereka menganggap rekaman itu bisa menjadi bukti baru keterlibatan BIN dalam kasus pembunuhan Munir.

Aktivis desak Jokowi cari dokumen TPF pembunuhan Munir. Massa menuntut pemerintah segera mencari dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Munir kepada Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Soal kasus Munir, SBY sebut bola ada di tangan pemerintahan Jokowi. Menurut SBY, salinan yang diserahkan ke pemerintah sekarang ini juga sepengetahuan dan sudah dilegalisir Marsudhi Hanafi yang saat itu menjabat Ketua TPF.

Kesan yang muncul, raibnya dokumen justru lebih penting dibahas daripada upaya pemerintah menindaklanjuti penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Jangan jadikan alasan bahwa tidak bisa menyidik karena dokumen hilang.

TPF pembunuhan aktivis HAM Munir harus berhadapan dengan tembok besar BIN yang tidak serta merta bisa diobok-obok. Alasannya, institusi ini harus lindungi karena banyak berjasa mencari informasi demi keamanan negara.

Sistem kompartementasi dijadikan tameng memutus dugaan adanya hubungan BIN dan Pollycarpus. Sistem ini memberi kewenangan pada masing-masing deputi untuk sepenuhnya mengelola operasi, rekrutmen, dan budget tanpa saling mengetahui. Tapi masing-masing deputi tetap harus bertanggung jawab langsung ke Kepala BIN.

Sejak 2005, temuan dan laporan akhir TPF meninggalnya Munir tidak pernah sekalipun diumumkan dan dibuka ke publik. Padahal pemerintah diwajibkan menyampaikan itu secara terbuka. Pemerintah beralasan temuan TPF masuk kategori pro-justitia. Sehingga guna kepentingan proses hukum, tidak dibuka ke publik.

KASUM minta rekaman pembicaraan Muchdi dan Polycarpus dibuka. Pada saat Komisaris Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri pulang dari Seattle, Amerika Serikat, dia menemukan sebuah bukti baru. Bukti baru tersebut berupa sebuah chip telepon milik Polycarpus.