Kasus Munir

Wiranto minta rakyat tak terbelenggu pelanggaran HAM masa lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak terbelenggu pada kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurut dia, masyarakat perlu memikirkan perubahan global.

Arif menegaskan, Presiden Joko Widodo harus mengumumkan hasil investigasi TPF Munir. Sebab, pemegang kewenangan tertinggi di Tanah Air adalah Presiden.

Soal kasus Munir, Wiranto sebut sulit cari hasil asli TPF zaman SBY. Menurut Wiranto, perkembangan kasus pembunuhan Munir hanya berdasarkan data dari TPF yang dipimpin Brigjen (Purn) Marshudi Hanafi. Tetapi, hingga kini pemerintah belum berhasil mendapatkan dokumen asli dari hasil pencarian fakta tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan menemui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pertemuan itu guna membahas soal dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Nada bicara Wiranto meninggi ditanya perkembangan kasus pembunuhan Munir. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, Jokowi sudah menginstruksikan Menko Polhukam Wiranto dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menangani persoalan HAM tersebut, termasuk kematian Munir.

Sejumlah pihak kembali mendesak Presiden Joko Widodo agar segera membuka dokumen hasil tim pencari fakta (TPF) kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Jokowi sudah menginstruksikan Menko Polhukam dan Jaksa Agung untuk menangani persoalan tersebut.

Kamis, 7 September 2017, tepat 13 tahun aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib dibunuh. Munir dibunuh dengan cara diracun. Racun tersebut diduga dimasukkan ke dalam makanan atau minumannya saat penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam dengan pesawat Garuda Indonesia GA 974 pada 7 September 2004.

"Kita sudah lelah dengan kekerasan. Tentunya mendorong tidak harus anarki bakar atau merusak dan terus berjuang dan terus ada ruang tidak bisa diisi di ruang kebenaran dan terus bersuara sekeras-kerasnya," kata Suciwati.

Vokalis Efek Rumah Kaca, Cholil Mahmun berharap di peringatan 13 tahun kematian Munir, para aktivis tak lelah menagih janji pemerintah menuntaskan pengusutan kasus Munir.

Suciwati menilai jika pemerintah tidak membahas kembali soal kematian Munir dan tidak membuka dokumen TPF maka Jokowi terkesan melindungi pelanggar HAM.

Tiga belas tahun sudah aktivis HAM Munir meninggal karena dibunuh. Masih banyak teka teki yang belum terjawab atas terbunuhnya Munir. Rasa pesimis datang dari sang istri, Suciwati.

Aksi kamisan ke-505 ini juga sekaligus memperingati 13 tahun kematian Munir yang dibunuh pada 7 September 2004 lalu. Pantauan PulseFeed, aksi ikut dihadiri istri Almarhum Munir, Suciwati dan para aktivis seperti Bedjo Untung.

Besok, 7 September 2017, aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib genap 13 tahun dibunuh. Munir dibunuh dengan cara diracun. Racun tersebut diduga dimasukkan ke dalam makanan atau minumannya saat penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam dengan pesawat Garuda Indonesia GA 974 pada 7 September 2004.

Penyelenggara negara harus memahami sejarah politik pembentukan bangsa ini. Sehingga perlakuan kepada para pembela HAM bisa lebih adil.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan KontraS agar Sekretariat Negara membuka dokumen hasil tim pencari fakta (TPF) Kasus Munir. KontraS pun berencana segera melapor ke Ombudsman RI.

Suciwati mengungkapkan, untuk tidak berkomunikasi langsung dengan Presiden karena belajar dari pengalaman bahwa kasus pelanggaran HAM yang dialami suaminya justru hanya dijadikan komoditas politik pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu.

KontraS meyakini, ada konspirasi di balik hilangnya dokumen TPF di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Dokumen akhir TPF tidak hilang tapi dihilangkan. Sebab, Presiden Joko Widodo dinilai tak siap dengan konsekuensi jika dokumen dibuka.

"Kalau saya satu kalimat 'Kau yang mulai kau yang mengingkari'. Artinya ya dia memang jadi bisa melihat dengan kasat mata bahwa HAM itu hanya komoditi politik. Supaya dia bisa berkuasa," kata Suci di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (16/8) kemarin.

"Mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk memerintahkan Mensesneg RI maupun jajarannya untuk mencari dokumen TPF Munir yang merupakan dokumen penting kenegaraan yang seharusnya disimpan oleh Kemensetneg," kata Suciwati di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (16/8).

Suciwati membandingkan Jokowi dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), soal penanganan kasus Munir.