Kasus Munir

Manager kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri menegaskan, tidak ada masa kedaluwarsa atas pengusutan kasus kematian Munir. Meski proses kasus kematian Munir masuk dalam ranah pidana, namun masuk kategori unsolved killing.

Rekaman tersebut didapat saat penyidikan dilakukan pada kepemimpinan Kabareskrim Bambang Hendarso Danuri. Bareskrim menemukan 41 hubungan telepon antara Pollycarpus dengan Muchdi PR. Rekaman telepon itu mengungkap percakapan diduga Pollycarpus melaporkan pembunuhan Munir kepada Muchdi.

Meski demikian dia berjanji akan mempelajari kembali. Selama ditangani Polri, beberapa berkas perkara kasus tersebut sudah selesai. Sejumlah tersangka juga sudah divonis oleh pengadilan dan menjalankan hukumannya.

Pollycarpus bebas, Kapolri perintahkan Kabareskrim teliti kembali kasus Munir.Hanya saja Setyo tidak menjawab saat disinggung apakah kepolisian menemukan bukti baru atau novum dalam kasus kematian Munir. Dia juga enggan berspekulasi apakah akan ada tersangka baru di kasus tersebut.

Dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib kembali dipertanyakan pasca-bebasnya Pollycarpus Budihari Prijanto. Jaksa Agung HM Prasetyo menuturkan, pihaknya masih menunggu dokumen asli TPF tersebut ditemukan.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menagih janji pemerintah untuk mengungkap dalang atau aktor utama di balik pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir. Hal ini menjelang 14 tahun meninggalnya Munir pada 7 September mendatang.

Koalisi Keadilan untuk Munir mengkiritik bebasnya Pollycaprus Budihari Priyanto, terpidana pembunuhan aktivis hak azasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, setelah divonis 14 tahun penjara. Sebabnya, Pollycarpus yang mendapatkan banyak remisi, tidak mampu mengungkap dalang di balik pembunuhan Munir.

Dia ingin memiliki perusahaan sendiri setelah sempat bekerja di PT Gatari sebagai Asisten Direktur. Gatari Hutama Air Service atau lebih dikenal dengan nama Gatari Air Service adalah sebuah maskapai penerbangan yang melayani penyewaan (charter) helikopter dan juga pesawat terbang terutama bagi perusahaan perminyakan.

Pollycarpus membeberkan lucos delic dalam kasus ini pun berbeda-beda terkait waktu dan tempat pembunuhan Munir. Ia mempertanyakan sejumlah hal. Dugaan pertama, Munir diduga dibunuh saat perjalanan Jakarta-Singapura. Namun kemudian ada dugaan kembali, jika Munir diracun, saat perjalanan dari Singapura ke Amsterdam.

Pollycarpus mengaku juga sudah melupakan kasus yang menimpanya. Saat ini fokus utamanya adalah meniti karir kembali di dunia penerbangan. Pollycarpus pun belum punya rencana untuk menemui istri dari Munir, Suciwati.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pembebas murni Pollycarpus Budihari Prijanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib hari ini, Rabu (29/8). Wapres tidak ambil pusing jika memang sudah sesuai aturan hukum.

Selama bebas bersyarat, Pollycarpus disebut kooperatif menjalani bimbingan dan melaksanakan wajib lapor.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, selesainya masa tahanan Pollycarpus menunjukkan proses hukum terhadap kasus Munir sudah berjalan.

Pollycarpus dinyatakan terbukti bersalah atas meninggalnya aktivis HAM Munir Said Thalib pada 7 September 2004. Ia menjalani masa tahanan selama 8 tahun atas vonis hakim selama 14 tahun penjara.

Jokowi didesak umumkan hasil penyelidikan TPF pembunuhan Munir. Mereka juga meminta Jokowi dan bawahannya untuk kembali mengusut kasus pembunuhan Munir. Serta meminta Jokowi membentuk tim baru yang bersifat independen sebagai tindak lanjut upaya investigasi atas kematian Munir.

Maka dari itu, pemerintah wajib mengungkapkan kasus Munir secara gamblang dengan bukti yang dikumpulkan melalui dokumen TPF Munir.

Koordinator KontraS Yati Andriyani mendesak Presiden Jokowi mengumumkan dokumen TPF kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib secara terbuka. Menurutnya, Presiden Jokowi bisa dipidana jika gagal menyimpan dokumen tersebut dan dokumen TPF Munir tak diumumkan ke publik.

Suci melanjutkan, ketidakjelasan keberadaan dokumen Munir adalah bentuk kelalaian serius pemerintahan Jokowi dalam menjamin keamanan dokumen atau arsip penting pemerintah.

"Kami juga ingin sampaikan agar Presiden tidak ragu karena penyelesaian kasus Munir dukungan internasional, dukungan masyarakat internasional ini sangat besar, kami juga mau ingatkan, ketika Presiden mampu menyelesaikan kasus munir setidak-tidaknya mengambil langkah positif bisa jadi modal yang positif untuk Presiden,"

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) mendesak pemerintahan Joko Widodo menuntaskan kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib. Istri Munir Suciwati terus berupaya agar pemerintah membuka mata terutama dalam penuntasan kasus HAM yang masih belum jelas.