Kebijakan Publik

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik, bukan sekadar organisasi seremonial. Dorongan ini bertujuan agar PIKI dapat meninggalkan legasi nyata b

Pemkot Banjarmasin wajibkan ASN tabung sampah anorganik minimal 5 kg per bulan di bank sampah. Kebijakan ini jadi syarat pencairan TPP, respons darurat sampah pasca penutupan TPAS Basirih.

Unpatti Ambon memperkuat riset kepulauan dengan membentuk Pusat Studi Pengelolaan Kawasan Berbasis Masyarakat (PS-PKBM). Diharapkan menjadi pusat kolaborasi penelitian berbasis data untuk pembangunan Maluku.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengungkapkan banyak Orang Asli Papua (OAP) di daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi nasional, menyoroti urgensi pembaruan data kependudukan OAP Papua.

Bappenas menekankan pentingnya Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial sebagai perspektif integral dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara progresif mengimplementasikan digitalisasi BSPS untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Usulan Hak Angket DPRD Gowa terhadap Bupati Sitti Husniah Talenrang menjadi perhatian publik, memicu sorotan dari pakar hukum tata negara mengenai batasan dan kriteria penggunaannya.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri berkomitmen kawal implementasi program prioritas nasional, memastikan setiap daerah merasakan dampak positif kebijakan pemerintah.

Jurnalis menyoroti krusialnya Peran Perempuan Papua dalam pembangunan berkelanjutan, menyerukan peningkatan pemberitaan dan solidaritas untuk mengangkat harkat martabat mereka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi serius terhadap isu pengalihan beban BPJS PBI bagi 49 ribu peserta dari provinsi ke kota, mendesak solusi konkret demi jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera.

Kantor Staf Presiden (KSP) aktif awasi program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, demi memastikan manfaat nyata dan memperkuat kepercayaan publik.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan penguatan sains dan sinergi lintas sektor sebagai fondasi utama Indonesia menghadapi kompleksitas disrupsi global.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan mencapai 72,8 persen pada Februari 2026.

Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah menegaskan Desa Cantik adalah fondasi utama pembangunan yang tepat sasaran. Akurasi data statistik menjadi kunci kebijakan publik yang berdampak positif.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno apresiasi evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini memastikan MBG tepat sasaran, efisien, dan wujud keberpihakan pemerintah.

Nagara Institute menggelar debat publik perdana di Makassar, menyoroti Danantara sebagai superholding beraset fantastis. Apakah Danantara akan jadi mesin ekonomi atau pintu mega korupsi? Simak pro dan kontranya dalam artikel ini.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal di tengah rencana evaluasi pengalihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk warga miskin, namun kebijakan ini menuai kritik tajam.

Pengamat kebijakan publik menilai insentif kendaraan listrik merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global. Kebijakan insentif kendaraan listrik ini juga menawarkan efisiens