Kemenko PMK

Mengubah karakter manusia Indonesia dinilai jadi sasaran penting di era dunia berbasis teknologi 4.0. Perubahan karakter dimaksud dalam arti menjadi manusia Indonesia yang unggul serta berkualitas.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Kebijakan yang bertujuan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 itu akan diiringi percepatan dan perluasan bantuan sosial (bansos).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan masalah stunting di Indonesia bukan hanya disebabkan karena faktor medis saja, tetapi juga bersifat non-medis. Misalnya, akibat ekonomi keluarga, kebersihan, dan sanitasi.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menjelaskan, dalam proses vaksinasi tidak hanya mempertimbangkan aspek prioritas yang layak mendapatkan vaksin saja, melainkan juga aspek geospasial.

Selanjutnya kelompok risiko tinggi yaitu kelompok pekerja termasuk di dalamnya para pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga dan juga mereka yang bekerja di sektor sektor perusahaan industri, termasuk para karyawan dan para pegawainya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memastikan bantuan sosial (bansos) beras akan diantarkan langsung ke rumah masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini untuk mencegah kerumunan masyarakat yang ingin mengambil bansos beras.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meminta tambahan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk 2021. Dengan tambahan ini, maka keseluruhan anggaran Kemenko PMK di 2021 menjadi Rp278 miliar dari sebelumnya yakni Rp258 miliar.

RI-GHA, Alat Rapid Test Buatan Anak Bangsa. Pemerintah RI Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait meluncurkan produk rapid tes atau tes cepat Covid-19 buatan dalam negeri karya anak bangsa yang diberi nama RI-GHA Covid-19.

Saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020, di mana tarif pemeriksaan rapid test dibatasi sampai Rp150.000 saja.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah akan melakukan penyaluran bansos secara besar-besaran hingga menjelang Lebaran. Adapun dari target Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar 9 juta, paling tidak akan disalurkan mencapai sekitar 8,3 juta jiwa.

Muhadjir tidak ingin lagi ada masalah data penerima pada gelombang kedua penyaluran bansos.

Menko PMK Gelar Rakor Bahas Kebijakan Transformasi Subsidi Elpiji. Rapat koordinasi yang berjalan tertutup tersebut membahas kebijakan transformasi subsidi elpiji terkait isu rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kg.

Menko PMK Gelar Rakor Bahas Program Jaminan Kesehatan Nasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas program jaminan kesehatan nasional.

Acara dijadwalkan berlangsung Sabtu (21/12) dan akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Seseorang masih dapat menikah meskipun tidak mengikuti kegiatan pranikah dan tak memiliki sertifikat. Karena, sertifikatnya sendiri belum sesuai dengan jumlah pengantin baru.

"Jadi setiap tahun ada 2 juta yang menikah, tapi juga ada 365 ribu yang bercerai. Jadi itu kan tinggi sekali. Ini responnya adalah melakukan pembekalan yang lebih kuat itu melihatnya di sana," ungkapnya.

Sonny mengatakan pihaknya saat ini sedang mencoba melakukan reformulasi pembagian dana desa, dimana sebelumnya alokasi dasarnya cukup besar akan diperkecil.

Konsultasi online itu calon pengantin akan diberikan informasi apa saja yang harus dipersiapkan sebelum memulai membina rumah tangga.

Rapat Konsolidasi, Menko PMK Kumpulkan Para Menteri. Dalam rapat ini Menko Muhadjir mengonsolidasikan visi dan misi presiden menjadi pedoman percepatan pembangunan nasional.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memberikan arahan kepada jajaran kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasinya. Dia menegaskan, utamanya seluruh kementerian harus senada dengan pedoman pembangunan nasional sesuai arahan presiden.