Kemenko PMK

Menteri Muhajir Effeny Pimpin Upacara Pertama di Kemenko PMK. Dalam upacara tersebut, Muhajir Effendy menganugerahkan bintang Satyalancana Karya Satya kepada pejabat di Kemenko PMK.

Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani mengatakan saat ini perpres tersebut tengah dirancang oleh sejumlah kementerian terkait. Dia memastikan perpres tersebut diterbitkan sebelum Oktober atau sebelum Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik MPR sebagai presiden dan wapres.

Menko PMK Puan Maharani Beri Pembekalan kepada Mahasiswa Baru UI. Dalam acara tersebut Menko PMK Puan Maharani memberikan motivasi kepada mahasiswa baru agar nantinya tak hanya pintar secara akademis saja, tetapi juga punya rasa nasionalisme yang tinggi.

Soal revisi Inpres tentang percepatan pelaksanaan PON juga akan segera diputuskan tahun ini.

Adapun yang hadir Menpora Imam Nahrawi, Menperin Airlangga Hartarto, Menkes Nila Moeloek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Serta perwakilan dari Papua dan lembaga serta badan yang terkait.

Puan mengatakan, dirinya merasa aneh ketika ada orang yang masih mempertanyakan Pancasila. Apalagi akhir-akhir ini, Pancasila dan ke-Islaman seperti dipertentangkan.

Menko Puan mengatakan dari jumlah anggaran tersebut nantinya akan dibagi ke dalam dua program yakni melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lain sebesar Rp 119 miliar dan program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan senilai Rp 106 miliar.

Dia mengungkapkan, mereka yang berasal dari level sekolah menengah atas atau kelas kejuruan, belum tentu memiliki keterampilan mumpuni. Karenanya wadah seperti Rumah Siap Kerja yang diinisiasi Sandiaga, diharapkan bisa bersama bergotongroyong untuk memajukan anak bangsa, khususnya memberikan skill.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan pembentukan komite vokasi akan rampung pada semester I tahun ini. Meski demikian, dia belum dapat menjabarkan siapa saja anggota komite nantinya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo dan sekitarnya, Senin (18/3). Puan menyempatkan diri mampir di sentra jamu tradisional, Nguter, Sukoharjo.

Puan menyampaikan, dana abadi kebudayaan tersebut nantinya akan digunakan untuk menjaga kearifan lokal dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun untuk mekanisme pemanfaatan nya, saat ini masih dalam pembahasan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Ini baru saya temui di Kabupaten Sragen program PKH Mandiri," ucapnya.

Saat memberikan sambutan, Puan berdialog dengan tiga perwakilan masyarakat. Ketiga warga tersebut mewakili kader Posyandu, perwakilan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan perwakilan Generasi Berencana (Genre).

Puan menambahkan, salah satu alasan dirinya berani mengungkapkan yang terbaik, karena adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan instansi lainnya, seperti dari TNI dan Polri.

Kunjungan Silaturahmi EMTEK ke Kantor Kemenko PMK. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk melakukan kunjungan bersilaturahim dan sekaligus menjalin kerjasama dengan Kemenko PMK terkait masalah bakti sosial seperti tempat bencana serta melanjutkan program yang sudah dilakukan sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam rapat yang dipimpin Menko PMK tidak banyak membicarakan hal teknis mengenai penyetaraan gaji. Hanya saja beberapa perwakilan yang hadir diminta untuk menyelaraskan mengenai peraturan pemerintah tentang gaji perangkat desa tersebut.

Menko PMK Puan Maharani Gelar Rapat Pencapaian di Bidang PMK. Rapat tersebut bertujuan untuk menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, khususnya di bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat dan dihadiri sejumlah menteri terkait.

Capaian Pemerintah di bawah Kementerian PMK. Capaian lain yakni kepuasan jemaah haji Indonesia meningkat. Jemaah haji juga dimanjakan dengan fasilitas asrama haji yang kini setara hotel bintang 3

"Untuk itu saya berharap anak-anak penerimaan KIP terus semangat, rajin belajar dan dapat meraih cita-cita. Saya juga berharap kepada para guru agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang semakin bermutu," kata Puan.

Pemerintah memutuskan untuk menyetarakan gaji kepala desa (kades) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II A mulai Maret 2019. Nantinya, gaji tersebut nantinya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).