Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Surya Tjandra angkat bicara mengenai gugatan seorang mahasiswa UGM Felix Juanardo Winata ke MK terkait status kepemilikan tanah di DIY. Felix menggugat Pemda DIY karena keturunan Tionghoa tidak boleh memiliki tanah di DIY.

Sofyan mengaku masih menemukan kasus-kasus pelanggaran tata ruang di sejumlah daerah sebagian besar karena pemerintah daerah tidak serius untuk melakukan penegakan hukum.

Sofyan menjelaskan, RUU tersebut tidak akan dibahas lagi dari dari awal karena masuk dalam RUU yang di carry over. Namun, semua itu tergantung kesepakatan dengan DPR.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengaku mendapat banyak keluhan mengenai pengajuan IMB dalam sebuah diskusi, sebab proses yang ditempuh sulit dan membutuhkan biaya yang mahal.

Pelaksana tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten ‎Cahyani mengatakan, PLN mendapat kemudahan pembebasan lahan untuk membangun infrastruktur kelistrikan, setelah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR).

Dia mengatakan bahwa wacana penghapusan IMB dan AMDAL merupakan bagian dari ide untuk membuat investasi menjadi lebih mudah.

Sofyan mengklaim, 4 layanan ini dapat mengurangi antrean masyarakat yang ingin mengurus segala hal terkait pertanahan di kantor hingga 30 sampai 40 persen.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan akan kembali dibahas pada awal tahun 2020. Hal ini menunggu pembagian struktur-struktur komisi di DPR selesai.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk mencocokkan data lahan baku sawah yang dimiliki tiap lembaga terkait. Langkah ini dinilai sebagai awal untuk menyatukan seluruh data pertanian agar tidak terdapat perbedaan konsepsi.

Ketua DPW PSI Provinsi Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto berharap Surya Tjandra bisa memberikan kontribusi yang positif dan memberantas mafia sertifikat tanah palsu di Indonesia khususnya di Bali.

Usai pertemuan Jokowi, Sofyan Djalil menjelaskan bahwa dalam pertemuan, Jokowi meminta melanjutkan pekerjaan yang belum selesai yaitu masalah agraria, redistribusi dan masalah reforma agraria.

Menurut data Kementerian ATR ada lahan sawah sebanyak 7,1 juta hektare (ha) di seluruh Indonesia. Lahan tersebut berpotensi berubah fungsi apabila tidak ada aturan untuk melindungi.

Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan, salah satu alasan yang menghambat investasi asing ke dalam negeri adalah birokrasi izin pertanahan yang berbelit-belit, serta sengketa tanah akibat ulah mafia. Sementara Vietnam memberikan kemudahan yang diterima investor untuk mengembangkan usahanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengaku tak berharap banyak masuk kembali ke dalam kursi Pemerintahan Joko Widodo Jilid II periode 2019-2024 mendatang. Sebab, baginya keputusan yang berhak ada di tangan Presiden Jokowi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut aturan soal bank tanah yang masih harus didiskusikan menjadi salah satu pemicu batalnya pengesahan RUU Pertanahan pada masa persidangan terakhir DPR Periode 2014-2019.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan membentuk inspektur pembangunan untuk mengawasi pembangunan gedung dan rumah. Rencana tersebut sejalan dengan adanya keinginan pemerintah untuk menghilangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sofyan melanjutkan, ke depan pemerintah akan membuat suatu standar pembangunan setiap gedung ataupun rumah. Pemerintah juga akan membentuk pengawas lapangan yang bertugas memeriksa kesesuaian gedung terhadap aturan seharusnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi terhadap lahan milik negara di kawasan ibu kota baru, Kalimantan Timur, yang saat ini masih dipakai oleh pengusaha Sukanto Tanoto. Dia menyebut, lahan tersebut merupakan tanah negara yang kapan saja bisa diambil alih.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, kawasan ibu kota saat ini merupakan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan bisa mengoreksi konsesi.

Hampir Separuh Jakarta Terdapat Pemukiman Kumuh. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan 118 dari 264 kelurahan atau hampir separuh wilayah di Jakarta masih tergolong kumuh.