Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, memastikan bahwa tidak ada nama adik Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo dalam kepemilikan lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Sebab, yang ada di lokasi tersebut hanyalah Hutan Tanaman Industri (HTI).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil memastikan, pembangunan ibu kota yang akan dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara maupun di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak akan merusak hutan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, berdasarkan hasil audit penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan sejak 2015 hingga 2018, ditemukan 6.621 pelanggaran yang dilakukan secara individu maupun korporasi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, proses pemindahan pusat pemerintahan yang baru ini akan memakan waktu panjang. Namun tugas paling penting pertama adalah bagaimana menyiapkan Undang-Undang (UU) mengenai pemindahan ibu kota tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan, RUU yang baru saat ini sangat mendesak karena undang-undang lama dianggap sudah tidak relevan terhadap perkembangan zaman. Sehingga ada beberapa hal yang belum diatur di dalam undang-undang lama.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah akan menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Pertanahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir September mendatang. Hal tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian permasalahan lahan selama ini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyatakan, lahan untuk pembangunan Bandara Kediri, Jawa Timur‎ sudah ditentukan. Pembangunan akan dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Indonesia mengizinkan warga negara asing (WNA) memiliki properti untuk kebutuhan mereka. Namun, regulasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) tersebut dinilai masih terlalu rumit. UUPA juga tidak ramah investasi.

Kementerian ART Sebut Separuh Wilayah Jakarta Masih Kumuh. Doni menilai pemanfaatan tanah di Jakarta masih timpang. Sebab, masih banyak sekali permukiman ilegal yang dibangun di atas tanah tak bertuan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan sengketa tanah antara rakyat dengan PT Perkebunan Nusantara yang masih terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengakui bahwa alih fungsi lahan masih menjadi masalah serius karena menyangkut ketahanan pangan. Sebab, setiap tahunnya lahan yang ada di Indonesia telah terjadi penyusutan hingga mencapai 100 ribuan hektar.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang mengatakan bahwa pihaknya telah terjun ke lapangan dan menemukan kemungkinan adanya bangunan yang tak dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal ini kembali ditegaskan Sofyan sebab masih banyak pihak yang mengeluhkan harus merogoh kocek pribadi untuk membuat sertifikat tanah gara-gara ada campur tangan pihak luar yang melakukan pungutan liar (pungli).

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengatakan, saat ini kondisi produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan, sehingga harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan.

Untuk 2019, pemerintah akan membagikan 9 juta sertifikat tanah. Dia berharap, pencapaian tahun ini akan menyamai bahkan melebihi pencapaian tahun lalu.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memproses rancangan undang undang (RUU) pertanahan yang baru. Ini dilakukan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 yang dianggap sudah jauh tertinggal.

"Masalah tanah (sengketa lahan) di Teluk Kupang 3.700 hektar itu yang HGU punya PT Panggung, karena tanah itu juga masih bermasalah dan belum mampu kita selesaikan."

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, implementasi B20 sendiri memang tidak ada masalah. Namun tetap harus dimonitoring pelaksanaanya di lapangan. Sehingga akan terlihat apa-apa saja yang perlu dibenahi oleh pemerintah.

Menteri Sofyan mengatakan, rapat tersebut salah satunya mengusulkan pembangunan KEK di Pulau Bangka. Beberapa usulan untuk KEK tersebut yakni berada di Tanjung Gunung, Bangka Tengah dan Sungailiat, di Pulau Bangka.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya akan terus mencarikan solusi untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi terjadi di Indonesia. Tercatat ada 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia.