Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui mengubah sistem perizinan dari manual ke online memang tidak mudah. Meski demikian, pemerintah telah memiliki strategi agar hal tersebut bisa tercapai.

Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) guna menaikkan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia di posisi 40 pada tahun 2020. Tahun 2018, kemudahan berusaha di Indonesia menempati posisi 72.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan, sebagai institusi yang menerima mandat penyelenggara pemerintahan di bidang tata ruang dan pertanahan, Kementerian ATR/BPN bertugas untuk memastikan ruang dan tanah dimanfaatkan dengan baik.

Sofyan menjelaskan, setidaknya ada tiga hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan sertifikasi lahan. Pertama pemetaan lahan, banyak lahan telah diukur namun masih merupakan tanah sengketa sehingga sulit untuk disertifikasi.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan, penyediaan tahan untuk industri garam menjadi prioritas untuk mendukung percepatan swasembada garam nasional. Lahan yang diberikan, merupakan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan saat ini pihaknya masih memiliki TCUN yang belum dimanfaatkan sepenuhnya sebesar 21.429,04 hektare. TCUN tersebut rencananya akan dialokasikan untuk mendukung program bank tanah yang sedang dibahas oleh pemerintah.

Sebanyak 5.500 sertifikat hak atas tanah diserahkan Kepala Negara kepada para warga yang berasal dari sejumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota maupun Kabupaten Sukabumi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan melakukan sertifikasi lahan masyarakat sebanyak 7 juta pada 2018. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan target sertifikasi lahan tahun ini sebesar 5 juta.

Di tengah krisis kelangkaan, ternyata ada 3,700 hektar ladang garam yang tidak diolah. Lahan garam yang tidak produktif tersebut berada di Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hak Guna Usaha (HGU) lahan tersebut dimiliki oleh PT Panggung sehingga pemerintah tidak bisa mengelolanya.

Pemerintah sudah menyiapkan 3 daerah yang akan menjadi pengganti Jakarta, di mana 2 daerah di antaranya berada di Kalimantan. Meski begitu, pemerintah akan menyeleksi daerah-daerah tersebut agar sesuai dengan kriteria untuk menjadi Ibu Kota.

Caranya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kementerian ATR/BPN bukan lembaga yang pro aktif seperti kepolisian yang bisa memaksa setiap pengendara wajib memiliki SIM atau STNK yang jika tidak akan dikenakan sanksi hukum.

Pemerintah Jokowi batalkan kenakan pajak tanah menganggur. Alasannya, kondisi ekonomi saat ini tidak mendukung. Pemerintah membutuhkan dukungan industri properti. Mengingat, pertumbuhan bisnis properti bakal memberikan dampak positif kepada sekitar 174 sektor industri lain.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil meyakini pemerintah daerah tak merugi jika tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diturunkan. Sebab, pemda bakal mendapat kompensasi berupa pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengisyaratkan, peraturan pemerintah terkait bank tanah bakal keluar selambatnya Juli mendatang. Dengan beleid itu, pembangunan berbagai infrastruktur, termasuk perumahan dan kawasan industri, diharapkan dapat terakselerasi.

"Kami masih merumuskan."

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil melantik 123 pejabat struktural untuk meningkatkan kinerja maupun mendorong proses sertifikasi lahan masyarakat. Sebab, proses sertifikasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) diharapkan masyarakat.

Polri dan Kementerian Agraria bentuk tim berantas mafia tanah. Tito mengatakan, selain mencegah praktik-praktik kotor, Polri juga terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap para mafia tanah. Di antaranya, penegakan hukum terkait sengkarut pertanahan yang terjadi di Sumatera Utara dan daerah lainnya.

Mafia tanah bermain hingga ke level penegak hukum. Polri telah mengendus adanya praktik-praktik kotor dari kelompok mafia tanah. Polri dan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang berkomitmen memberangus mafia-mafia tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil berjanji akan lebih memerhatikan industri sawit nasional. Salah satu caranya melalui sinkronisasi peraturan perundangan yang memungkinkan petani mendapatkan akses pembiayaan yang bersumber dari APBN dan BPDP-KS serta percepatan proses sertifikasi lahan.