Kementerian Keuangan
-
News •Kementerian Keuangan Beri Insentif Pajak DHE Hingga 0 Persen untuk Dorong Repatriasi Devisa EksporSimak kebijakan terbaru Kementerian Keuangan yang memberikan Insentif Pajak DHE hingga 0 persen bagi eksportir Sumber Daya Alam yang menempatkan devisanya di dalam negeri, berlaku mulai 1 Juni 2026.
-
Ekonomi •Kinerja APBN Regional Positif, Konsumsi dan Industri Topang Ketahanan Ekonomi KalbarDi tengah ketidakpastian global, kinerja APBN Regional Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan positif hingga April 2026, didorong konsumsi domestik dan sektor industri yang menjaga ketahanan ekonomi Kalbar.
-
News •KPK Periksa Hakim Usut Tuntas Eksekusi Lahan dan Aset Kasus Suap DepokKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga hakim pada Selasa (26/5) untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi serta aset terkait tersangka dugaan suap sengketa lahan di Depok.
-
Ekonomi •DJPb Sulsel Catat 4.633 Rumah Subsidi MBR Dibangun Melalui Skema FLPP di Sulawesi SelatanKanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.
-
News •PNBP Lelang DJKN Sulsel Capai Rp6,09 Miliar per April 2026, Lampaui Target Piutang NegaraDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan berhasil mengumpulkan Rp6,09 miliar dari PNBP Lelang hingga April 2026, menunjukkan kinerja positif dalam penerimaan negara dan piutang negara.
-
News •Fasilitas Bea Cukai Sulsel Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Ekspor Sulawesi SelatanKantor Wilayah DJBC Sulbagsel mencatat Fasilitas Bea Cukai Sulsel berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekspor di Sulawesi Selatan hingga April 2026, menciptakan dampak positif bagi industri dan penyerapan tenaga kerja.
-
News •Tarif Cukai Rokok 2027 Dipastikan Tetap, Kemenkeu Fokus Digitalisasi PengawasanMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.
-
Politik •Wamendagri Tegaskan Dana Otsus Papua Tidak Dipotong, Penyaluran Hampir TuntasWakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak mengalami pemotongan maupun keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat, membantah isu yang beredar dan memastikan prioritas anggaran untuk enam provinsi di
-
News •Realisasi TKD Sulsel Triwulan I 2026 Capai Rp8,05 Triliun, Dukung Layanan Publik DaerahKantor Wilayah DJPb Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan melaporkan Realisasi TKD Sulsel Triwulan I 2026 mencapai Rp8,05 triliun, menandakan distribusi dana yang merata untuk layanan publik.
-
News •KOI Soroti Tantangan Efisiensi Anggaran Pemerintah Jelang Asian Games 2026Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari, menyoroti tantangan efisiensi anggaran pemerintah yang berpotensi memengaruhi persiapan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026, memicu kekhawatiran dan upaya koordinasi.
-
News •Efisiensi Anggaran Kemenpora: Program Prioritas Olahraga Nasional Tetap BerjalanKemenpora terus menjalankan efisiensi anggaran agar tepat sasaran, namun Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memastikan program prioritas seperti persiapan Asian Games 2026 dan pelatnas berkelanjutan tetap berjalan. Langkah efisiensi anggaran Kemenpo
-
News •Bea Cukai Kudus Ungkap Modus Baru Peredaran Rokok Ilegal, Rugikan Negara Miliaran RupiahBea Cukai Kudus mencermati tren modus baru peredaran rokok ilegal yang semakin canggih, mulai dari produksi terselubung hingga distribusi lintas wilayah, berhasil gagalkan kerugian negara miliaran rupiah.
-
Ekonomi •DJP Kalselteng Hapus Denda Pajak Keterlambatan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (DJP Kalselteng) mengeluarkan kebijakan penting dengan menghapus denda pajak keterlambatan pembayaran bagi wajib pajak badan untuk tahun pajak 2025, bertujuan menjaga kepatuhan dan kel
-
Ekonomi •Wamenkeu Juda Agung Respons Isu Kesehatan Menkeu Purbaya, Pastikan Agenda APBN KiTa BerlanjutWakil Menteri Keuangan Juda Agung memberikan tanggapan terkait isu Kesehatan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang ramai di media sosial, sekaligus memastikan jadwal konferensi pers APBN KiTa.
-
News •Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Ekonomi, Harga Lebih Terjangkau Selama 60 HariPemerintah resmi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat ekonomi domestik selama 60 hari melalui PMK 24/2026, bertujuan menjaga keterjangkauan harga dan keberlangsungan industri penerbangan nasional.
-
Ekonomi •Purbaya Jelaskan Arti 'Survival Mode' Ekonomi Indonesia Hadapi Tekanan GlobalMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengupas tuntas makna 'Survival Mode' Ekonomi Indonesia, strategi pemerintah mengoptimalkan sumber daya di tengah gejolak global untuk menjaga pertumbuhan dan efisiensi.
-
News •Capaian Gemilang Program Makan Bergizi Gratis di Sulteng: Jangkau Ratusan Ribu Penerima ManfaatProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari setengah juta penerima manfaat di Sulawesi Tengah, menunjukkan dampak positifnya terhadap gizi dan ekonomi lokal.
-
Ekonomi •Industri Hulu Migas Jadi Pilar Penting, Ini Kontribusi Hulu Migas untuk Pendapatan DaerahIndustri hulu migas terbukti menjadi pilar penting bagi ekonomi daerah. Simak bagaimana kontribusi hulu migas, mulai dari DBH hingga PBB, secara signifikan mendongkrak pendapatan daerah dan pembangunan.
-
News •DJP Siap Terapkan Pajak Marketplace, Tunggu Arahan Menkeu PurbayaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.
-
News •DJP Catat 11,22 Juta Pelaporan SPT Tahunan 2025 dan 18 Juta Aktivasi CoretaxDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan capaian signifikan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang mencapai 11,22 juta, serta 18,05 juta aktivasi akun Coretax per 14 April 2026, dengan relaksasi sanksi hingga akhir April.
