Kementerian Sosial

Sebanyak 5.301 jiwa di Pasaman Barat terdampak penonaktifan PBI JK. BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten setempat berkoordinasi untuk memastikan solusi bagi warga yang kepesertaannya dinonaktifkan guna menjaga akses layanan kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Program MBG Lansia masih dalam tahap pematangan konsep untuk menjangkau 300-500 ribu penerima manfaat, terutama lansia di atas 75 tahun dan penyandang disabilitas.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan LKS menyusul laporan kekerasan terhadap penyandang disabilitas mental. Apa temuan mengejutkan di panti sosial?

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menargetkan 914 unit Huntara Bener Meriah terisi penuh oleh penyintas bencana Sumatera minggu ini, dengan 70 persen sudah dihuni dan terus didorong percepatannya.

Masyarakat Kota Tangerang kini dapat melakukan reaktivasi BPJS PBI nonaktif dengan mudah di kelurahan, memastikan akses layanan kesehatan yang lebih cepat dan merata.

Pemerintah Pusat, melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial, akan memulai Pembangunan Sekolah Rakyat Sukamara tahap ketiga pada Oktober 2026, sebuah langkah strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Anggota Komisi VIII DPR RI menyoroti kondisi fasilitas Sekolah Rakyat di Kota Cirebon yang mendesak pembenahan. Temuan di lapangan menunjukkan sarana belum optimal, berisiko bagi siswa, dan perlu perbaikan segera untuk memastikan keamanan dan kenyamanan b

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meluruskan isu penonaktifan peserta PBI-JKN yang disebut-sebut instruksi Presiden. Ternyata, penonaktifan PBI-JKN ini murni berdasarkan pemutakhiran data DTSEN.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah menyampaikan narasi yang tepat terkait Pemutakhiran Data PBI-JKN, membantah klaim instruksi Presiden dan menegaskan proses sesuai regulasi.

Menteri Sosial mengklarifikasi bahwa deaktivasi JKN bagi sejumlah penerima bantuan didasarkan pada pembaruan data kesejahteraan, bukan instruksi presiden, mengungkap tantangan akurasi data dan pentingnya pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTS

Polemik kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang nonaktif kembali mencuat, mendorong desakan penerbitan SKB Tiga Menteri untuk solusi permanen dan kepastian layanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen melanjutkan Program Pemberdayaan Lansia, khususnya bagi yang produktif, demi meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

Anggota DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk proaktif menginformasikan penonaktifan peserta, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna mencegah terhambatnya layanan kesehatan vital dan memastikan hak dasar masyarakat ter

BPJS Kesehatan mengumumkan prosedur reaktivasi PBI BPJS Kesehatan bagi peserta JKN yang dinonaktifkan, kini dapat dilakukan melalui Dinas Sosial setempat guna memastikan layanan kesehatan tetap tersedia.

BPJS Kesehatan sediakan mekanisme reaktivasi PBI JK yang dinonaktifkan per Januari 2026. Ini memastikan perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan, penderita kronis, atau darurat medis tetap terjamin.

Pemerintah Kota Kediri membuka layanan reaktivasi BPJS Kesehatan bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan pusat, langkah ini jamin akses kesehatan warga kurang mampu di Kediri.

Dinas Sosial Kota Tangerang membuka loket reaktivasi PBI-JK setiap hari untuk memastikan jaminan kesehatan warga tetap aktif, menyusul penonaktifan data oleh pusat. Simak prosedur lengkapnya!

BPJS Kesehatan Manado menjelaskan kriteria dan mekanisme bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) yang dinonaktifkan agar dapat diaktifkan kembali.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan pembangunan 200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lingga kepada pemerintah pusat, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan digitalisasi bansos berhasil meningkatkan akurasi data penerima manfaat secara signifikan, mengurangi kesalahan data di berbagai program bantuan sosial dan membuat penyaluran lebih tepat sasaran.