Kementerian Sosial

Pemerintah Kabupaten Gorontalo serius mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang kurang mampu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit wajib melayani pasien PBI-JK BPJS Kesehatan meskipun status kepesertaan nonaktif karena proses reaktivasi PBI-JK dapat dilakukan dengan cepat, terutama untuk kondisi darurat.

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, meninjau proses rehabilitasi pascabencana banjir dan memastikan kehadiran negara bagi masyarakat terdampak.

Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah lebih waspada terhadap dampak perubahan iklim dan pemanasan global, serta meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan yang berpotensi melemahkan penanganan bencana di Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mendesak percepatan relokasi warga Pelabuhan Ratu yang terdampak pergerakan tanah, memastikan keselamatan dan hunian layak bagi mereka.

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry mengusulkan Bantuan Pendidikan Mahasiswa Terdampak Banjir Aceh kepada pemerintah dan lembaga terkait demi keberlanjutan studi 3.531 mahasiswanya yang terancam putus kuliah.

Melalui Gerakan ASN Banyuwangi Berbagi, puluhan ribu paket sembako disalurkan kepada keluarga miskin di Banyuwangi, menunjukkan kepedulian ASN dan efektif menekan angka kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Agam berupaya keras memenuhi kebutuhan Hunian Tetap Agam bagi 1.744 penyintas bencana alam yang kehilangan tempat tinggal, sebagian masih di hunian sementara, pasca banjir bandang dan tanah longsor akhir 2025.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial bersinergi mendorong Keluarga Penerima Manfaat Kopdes menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, membuka jalan menuju kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Kementerian Sosial (Kemensos) mengalokasikan anggaran sebesar Rp600 miliar untuk tahap pertama bantuan sosial bencana bagi korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan proses penyaluran bantuan sosial bencana yang ketat dan berlapis.

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memfinalisasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat dengan dukungan penuh dari Kementerian Sosial RI, menandai langkah strategis peningkatan pendidikan di daerah.

Proyek pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi ditargetkan rampung pada Juni 2026, siap memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia menargetkan lebih dari 500.000 siswa dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun 2030. Program Sekolah Rakyat ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Pemerintah Indonesia meluncurkan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis yang terintegrasi untuk memutus siklus kemiskinan dengan memberdayakan anak-anak dan orang tua dari keluarga prasejahtera.

Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan mayoritas siswa Sekolah Rakyat berkeinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mendorong Kemensos menyiapkan berbagai instrumen pendukung.

Empat Siswa Sekolah Rakyat akan berpidato perdamaian dunia dalam empat bahasa asing saat peresmian 166 Sekolah Rakyat rintisan di Banjarbaru. Dipimpin Presiden Prabowo, ini bukti pembelajaran inovatif.

Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru intensif membina siswa berpotensi melalui pendalaman IPA berbasis praktik. Ini persiapan menuju Olimpiade Sains Nasional dan jalur prestasi PT.

Pemkab Pasaman Barat menyalurkan santunan korban bencana hidrometeorologi dari Kemensos senilai Rp120 juta kepada delapan ahli waris. Ini wujud nyata kehadiran pemerintah meringankan beban masyarakat terdampak.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait BLTS 2025 yang belum dicairkan oleh ribuan penerima manfaat, memicu pertanyaan tentang mekanisme penyaluran di tahun 2026.

Kementerian Sosial memastikan korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menerima Bantuan Pemerintah Korban Bencana Sumatera yang berlapis, mulai dari santunan hingga dukungan pemulihan ekonomi.