Keraton Surakarta

Polemik kepemimpinan memecah Sekaten Keraton Surakarta. Dua kubu adakan pasar malam di dua alun-alun. Jadwal dan urusan izin jadi sorotan.

Petisi di Change.org soal sengketa Keraton Surakarta memunculkan opsi tes DNA. Dua kubu menanggapinya dengan nada berbeda. Ini sikap masing-masing.

Revitalisasi keraton terhambat konflik keluarga.

Revitalisasi tahap dua ini menyasar hampir seluruh area Keraton Surakarta.

Proyek revitalisasi Keraton Solo yang dibiayai APBN terancam molor karena akses ke sejumlah bangunan vital masih tertutup gembok.

Dalam forum tersebut, keluarga besar kembali menekankan pentingnya melengkapi seluruh proses yang berjalan dengan perangkat hukum dan peraturan pendukung.

Kirab pusaka merupakan bagian tradisi adat dan budaya yang telah berlangsung turun-temurun di lingkungan Keraton Surakarta.

Di dalamnya terpampang foto Menteri Kebudayaan Fadli Zon, bersama KGPH Panembahan Agung Tedjowulan dan GKR Koes Moertiyah Wandansari alias Gusti Moeng.

Kini terpasang baliho baru di kawasan Gapura Gladag, pintu utama masuk keraton.

Keraton Surakarta menggelar Grebeg Besar Dal 1959 dengan kirab dua gunungan yang diperebutkan warga usai didoakan di Masjid Agung.

Grebeg Besar merupakan tradisi turun-temurun Keraton dalam memperingati Iduladha.

Tes DNA tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri polemik tentang siapa yang berhak mewarisi tahta di Keraton Surakarta paska wafatnya PB XIII, 2 November 2025.

Menurut Pakoenegoro, pihaknya menerima surat permohonan izin perbaikan dari Krisnina Akbar Tanjung.

Menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, semua pihak diundang di acara halal bihalal.

PB XIV Purboyo menggelar halal bihalal di Keraton Solo. Acara dihadiri keluarga keraton dan dibuka untuk masyarakat umum.

Seusai kegiatan pembersihan, Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Jawa Tengah pun mengirimkan sejumlah petugas untuk memulai pendataan di Keraton Kilen.

Keraton Kilen Surakarta mulai dibersihkan atas perintah KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai langkah awal pendataan dan revitalisasi kawasan keraton.

Dampaknya, sejumlah titik di kawasan keraton tampak gelap pada malam hari karena keterbatasan penerangan.

Pihak Dewan Adat sebagai penyokong utama belum memiliki rencana melakukan Jumenengan.

Hal tersebut setelah adanya amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta (PN Solo) yang mengesahkan pergantian identitas KGPH Purboyo.