Ketua MPR Bambang Soesatyo

Bamsoet menuturkan, permintaan masukan dari Sandiaga ini perlu agar sosialisasi 4 Pilar kepada milenial dapat diterima dengan baik.

Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin menyebut untuk nama-nama menteri di kabinet periode 2019-2024 akan segera diumumkan. Dia mengatakan saat ini masih disempurnakan.

Bahas Politik Tanah Air, Pimpinan MPR Datangi Kediaman Prabowo. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo serta pimpinan MPR RI melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Para pimpinan MPR menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Jumat (11/10). Rombongan yang dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet itu tiba usai Magrib. Prabowo berpesan kepada para pimpinan MPR agar tidak menjadi kaum oligarki.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto tidak akan mengganggu pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang. Pasalnya, kata dia, gedung parlemen tempat pelantikan akan dijaga sesuai dengan prosedur.

Ketua MPR Akan Temui SBY Bahas Amandemen UUD 1945. Bamsoet mengatakan, pihaknya akan sangat terbuka untuk mendengar masukan terkait amandemen. Baik dari ketua umum partai ataupun pihak lainnya.

Bamsoet berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan kejadian tersebut. Dia yakin kepolisian bisa segera menyelesaikan masalah ini sesuai hukum yang berlaku.

MPR membuka ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini, juga menampik kesimpangsiuran terkait wacana amandemen UUD 45. Bamsoet berkata, MPR sadar keputusan terhadap wacana amandemen UUD 45 akan berimplikasi luar biasa terhadap perjalanan bangsa ke depan.

Menjelang pelantikan, pimpinan MPR juga akan bersilaturahmi dengan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Serta kandidat presiden, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Rapim MPR Bahas Persiapan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Ini merupakan rapat perdana pimpinan MPR periode 2019-2024. Dalam rapat tersebut mereka juga membahas pagu anggaran 2019-2020 dan alat kelengkapan MPR.

Politikus Golkar itu menjelaskan, pada tahun pertama masa jabatan MPR 2019-2024, pihaknya masih akan menyerap aspirasi masyarakat terkait amandemen UUD 1945. Sementara pada tahun kedua, MPR akan menyimpulkan apa yang perlu diamandemen.

Politikus Golkar itu percaya mahasiswa akan mengedepankan kepentingan negara dengan mendukung pelantikan yang tertib. Sehingga demi menjaga citra bangsa Indonesia, dia mengungkapkan, akan lebih elok tidak ada demo saat pelantikan presiden nanti.

Adanya CFD setiap hari Minggu, kata Bamsoet, membuat jalan protokol ditutup dan dikhawatirkan mengganggu kelancaran lalu lintas tamu negara yang akan hadir di pelantikan.

Rapat pertama ini adalah membahas pembagian tugas seluruh pimpinan. Beberapa tugas itu antaranya, koordinator sosialisasi, pengkajian, persidangan ada ketatanegaraan, hubungan antar lembaga, serta anggaran.

Bamsoet Minta Masyarakat Jangan Demo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Bamsoet juga menilai, aksi demonstrasi di waktu pelantikan presiden dan wakil presiden juga dapat memicu keengganan investasi oleh asing. Sebab, mata internasional menduga Indonesia sedang dalam kondisi tidak aman.

Bamsoet Undur Waktu Pelantikan Jokowi-Ma'ruf dari Pagi Jadi Sore. Rencananya, pelantikan dilangsungkan pukul 16.00 WIB. Dengan begitu, pengalihan arus dan penutupan sejumlah ruas jalan di Jakarta tidak akan mengganggu aktivitas pagi masyarakat umum.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta rencana mahasiswa kembali menggelar demo saat pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang diurungkan. Menurut dia, sejumlah kepala negara diundang pelantikan presiden dan wapres sehingga tak elok jika mahasiswa berdemo.

Sehingga, kata Basarah, jika ada pernyataan berbeda dengan apa yang disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, menjadi masalah internal partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Muzani mengatakan, Prabowo kecewa karena sudah banyak bicara rekonsiliasi, tetapi kursi ketua MPR tak diberikan kepada Gerindra.

Saat ditanya apakah PDI Perjuangan menawarkan Gerindra untuk masuk kabinet, Puan juga tidak mau menjawab. Sebab, kabinet adalah hak prerogatif Presiden.