Ketua MPR Bambang Soesatyo

Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto menjadi saksi pernikahan putri Ketua MPR Bambang Soesatyo. Mengenakan setelan jas dan kopiah hitam, Prabowo menjadi saksi bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

Beberapa waktu lalu Ketua MPR Bambang Soesatyo menemani anak dan calon menantunya bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kedatangannya untuk mengundang Kapolri ke pernikahan anaknya. Berikut potretnya.

Bamsoet juga meminta aparat penegak hukum agar menindak tegas agen travel tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku, di samping mendorong Kemenag untuk segera mencabut izin operasional seluruh kantor agen travel umrah milik PT Naila Syafaah Wisata Mandiri.

Bamsoet mengingatkan, aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama, karena momen Ramadan masih dalam proses transisi dari pandemi menuju endemi. Sehingga pemerintah memberlakukan prinsip kehati-hatian.

Dia pun menyebut, bahwa pihaknya terus memperjuangkan hadirnya Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) untuk mengunci program-program pemerintahan saat ini dapat dilanjutkan oleh pemimpin yang akan datang termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru.

Ketua MPR Bambang Soesatyo memiliki segudang pengalaman berharga semasa belia. Di masa lampau, sosok politikus kelahiran Jakarta itu pernah mengabdikan diri dalam profesinya sebagai wartawan. Penasaran dengan sosoknya di masa itu? Simak potret selengkapnya berikut ini, dilansir dari akun Instagram @bambang.soesatyo.

Lamaran tersebut tak lain berasal dari keluarga Jenderal Polri. Lantas, siapa sebenarnya sosok calon besan Bambang Soesatyo?

Bamsoet pun berpandangan jika, momentum Pemilu 2024 dirasa tidak tempat, karena pemerintahan saat ini tengah melakukan pemulihan kembali (recovery) pasca pandemi Covid-19.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menekankan agar setiap masyarakat dapat memahami undang-undang dasar (UUD) 1945. Sebab, UUD 1945 menjadi landasan dalam berbangsa dan bernegara.

Potret mobil klasik milik Ketua MPR RI di tengah iring-iringan mobil mewah baru pejabat negara

Hasil rapat gabungan tersebut menyepakati Badan Pengkajian MPR merekomendasikan untuk menghadirkan PPHN tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat Pasal 3 UUD 1945 sebelum diubah bahwa MPR menetap UUD dan garis besar haluan negara, dijelaskan Bamsoet, Pokok-Pokok Haluan Negara perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah UUD 1945.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo memastikan, ekonomi Indonesia masih jauh dari potensi terjadinya resesi di tengah proyeksi krisis ekonomi akibat gelombang inflasi pasca pandemi Covid-19.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo meminta, pemerintah untuk mewaspadai tren lonjakan inflasi di 2022. Bambang memproyeksikan, laju inflasi Indonesia bisa mencapai 10 hingga 12 persen pada September mendatang.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai perlu ada peta jalan pembangunan untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu perlu ada Pokok-Pokok Haluan Negara.

Ketua MPR Bambang Soesatyo membuka sidang tahunan MPR/DPR/DPD pada Selasa (16/8). Dalam pidatonya, Bamsoet menyampaikan sejumlah hal. Termasuk tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurut Bamsoet, sikap kenegarawanan Jokowi kembali ditunjukkan melalui pelaksanaan salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo mengingatkan, tidak ada negara di dunia memberikan subsidi energi sebesar Indonesia. Beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp 502 triliun.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, sejumlah pimpinan MPR RI hadir, antara lain, Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nurwahid, dan Fadel Muhammad.

Surya Paloh mengusulkan agar MPR mengundang calon presiden yang maju di Pilpres 2024 untuk menyampaikan visi dan misinya serta wawasan kebangsaan di hadapan anggota MPR.