Komisi III DPR
-
Politik •Komisi III DPR Desak Kejagung Usut Tuntas Kasus Ekspor CPO 2022-2024Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo.
-
News •Tuntutan Hukuman Mati Kasus 2 Ton Sabu ABK Fandi Disorot, Kejari Batam Bakal Dipanggil DPRPemanggilan jaksa menyidangkan perkara tersebut bentuk pengawasan Komisi III DPR sebagai komisi hukum.
-
News •Disorot Publik, DPR Dituding Intervensi, Ketua Komisi III Semprot Kejagung soal ABK Kasus 2 Ton SabuKekecewaan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam RDPU bersama keluarga Fandi Ramadhan yang didampingi pengacara kondang Hotman Paris.
-
Politik •DPR Pastikan Kawal Tuntas Kasus Anak Tewas di Sukabumi Akibat Penganiayaan Ibu TiriKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmennya mengawal kasus anak tewas di Sukabumi yang diduga dianiaya ibu tiri, mendesak penegakan hukum maksimal. Kasus anak tewas Sukabumi ini menjadi perhatian serius.
-
Politik •Mengingat Kembali Pernyataan Kontroversi Ahmad Sahroni, Dihukum 6 Bulan Kini Balik Jadi Pimpinan Komisi III DPRPelantikan Ahmad Sahroni kembali sebagai pimpinan Komisi III DPR digelar pada Kamis (19/2). Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
-
Politik •NasDem Ungkap Alasan Tunjuk Kembali Ahmad Sahroni Jadi Pimpinan Komisi III DPR: Pengalaman dan Kemampuan MemadaiWakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan, keputusan kembali menunjuk tersebut sudah sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.
-
Politik •Ahmad Sahroni Usai Balik Jadi Pimpinan Komisi III DPR: Mudah-Mudahan Saya Bisa Lebih BaikAhmad Sahroni berharap ke depan menjadi politikus lebih baik lagi usai menjalani hukuman dan kembali memimpin Komisi III DPR.
-
News •Komisi III DPR Dukung Revisi UU Tipikor untuk Aksesi OECD, KPK Ungkap Urgensi PerubahanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dukungan Komisi III DPR RI terhadap revisi UU Tipikor, langkah krusial bagi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.
-
News •Pemilihan Adies Kadir Jadi Hakim MK Sesuai Mekanisme, Tak Langgar ProsedurSoedeson menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam mengusulkan hakim konstitusi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.
-
News •Komisi III DPR Cecar BNN soal Whip Pink, Soroti Tulisan Halal di TabungKini jenis narkoba yang beredar di kalangan anak muda bermacam jenis bahkan ada yang bertuliskan halal.
-
News •Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Dukung Reformasi Polri, Jamin Penegakan Hukum BerkeadilanKapolda Jatim Irjen Pol. Nanang Avianto menegaskan komitmen penuh Polda Jatim dalam mendukung Reformasi Polri, menjamin implementasi KUHP dan KUHAP yang profesional serta berkeadilan.
-
News •Haedar Nashir Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden Selaras Arah Reformasi 1998Reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade telah menempatkan sejumlah institusi strategis negara langsung di bawah Presiden.
-
News •Rikwanto ke KPK: Jual Beli Jabatan Jadi Akar Masalah Korupsi"Upaya-upaya KPK sudah banyak dilakukan, khususnya dalam peran serta masyarakat. Namun faktanya, korupsi masih terus terjadi," kata Rikwanto.
-
News •Kapolres Sleman Minta Maaf ke Hogi Minaya dan Keluarga, Akui Penerapan Pasal Kurang TepatEdy Setyanto mengakui telah menerapkan pasal yang tak tepat pada peristiwa tersebut.
-
News •Komisi III Semprot Kapolresta dan Kajari Sleman Buntut Kasus Hogi Minaya: Ini Bukan Pidana Tapi Membela Diri, Koordinasi Enggak Benar!Dalam kasus ini Hogi Minaya ditetapkan tersangka usai dua penjambret yang ia kejar tewas dalam pengejaran. Kini, Hogi telah dibebaskan dan kena wajib lapor.
-
News •Pimpinan KPK Blak-blakan ke DPR: Kurang SDM dan Tak Punya Alat Canggih buat Tangkap KoruptorSelain problem keterbatasan jumlah personel, alat penindakan juga dinilai sudah usang alias ketinggalan zaman.
-
News •Anggota Komisi III DPR Desak KPK Bongkar Kasus Mega Korupsi yang Mangkrak di Era JokowiBenny mempertanyakan secara terbuka apa sebenarnya hambatan terbesar yang dihadapi KPK.
-
News •Tok! DPR Sepakat Polri di Bawah Presiden LangsungHasil tersebut merupakan buah dari pembahasan percepatan reformasi Polri. Kapolri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden.
-
News •Anggota Komisi III DPR Apresiasi Polres Tangsel Tangkap Oknum Guru Pelaku AsusilaMenurut Martin, aparat penegak hukum perlu menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku, mengingat jumlah korban yang cukup banyak.
-
Ekonomi •Kerugian Lender Dana Syariah Indonesia Capai Rp1,4 Triliun, OJK dan Bareskrim Turun TanganPaguyuban Lender PT Dana Syariah Indonesia melaporkan kerugian fantastis Rp1,4 triliun yang menimpa ribuan anggotanya. Simak detail kasus kerugian lender Dana Syariah Indonesia yang kini ditangani serius oleh OJK dan Bareskrim Polri.
