Komisi III DPR

Di tengah-tengah rapat, Anggota Komisi III DPR Johan Budi pun menyentil Mahfud Md yang dianggap sering mengancam anggota DPR. Padahal, dia menilai setiap menjadi Menko maupun anggota dewan memiliki sisi gelap masing-masing.

Sebelum menyampaikan itu, Benny lebih dulu menjelaskan, soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Mahfud yang disebutnya sebagai pejabat publik.

Momen Panas Mahfud MD Dikeroyok Anggota DPR soal Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu. Rapat kerja Komisi III DPR dan Menko Polhukam Mahfud MD yang membahas transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan berlangsung panas. Rapat tersebut diwarnai hujan interupsi saat Mahfud MD menyampaikan materi.

Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan.

Keroyok yang dimaksud yakni kerap dibanjiri interupsi saat Mahfud sedang menjelaskan materi.

Sebab, kata Mahfud, modus koruptor dalam pencucian uang ialah 'menyedot' uang negara untuk selanjutnya dibawa ke Singapura.

Gaya Mahfud MD Siap Buka-bukaan soal Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu. Menko Polhukam Mahfud Md mengaku bakal blak-blakan di hadapan Komisi III DPR RI terkait temuan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini disampaikan Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal LHA PPATK atas permasalahan di Kemenkeu. Rapat ini dilakukan bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Komisi III DPR menggelar rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3). Diprediksi rapat berlangsung panas.

Hujan interupsi mewarnai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi III DPR dengan Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kemenkeu. Mahfud menolak keras interupsi dilakukan anggota Komisi III DPR.

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Kegiatan ini dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto serta beberapa pejabat lainnya.

"Saya dengar katanya ada yang jadi fotografer, ada yang jadi tour guide bukan hanya bagi orang Rusia bagi warga negara dari tamu dari negara lain. Coba dicek yang bener pak," kata Habiburokhman.

Komisi III DPR RI telah mengambil keputusan terkait uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper) calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Selasa (28/3). Hasilnya, ada tiga nama calon yang lolos sebagai hakim agung.

Triyono menjelaskan, lonjakan harta kekayaan terbesar itu pada 2020 dan 2021. Dia bercerita, lonjakan ini terjadi karena mendapatkan hibah dari sang Ibu sebesar Rp10 miliar.

Bambang Pacul berharap dari rapat besok mendapatkan keterangan yang jelas perihal transaksi tersebut. Dia ingin rakyat Indonesia tidak terus-terusan berpikir yang negatif terkait isu tersebut.

Komisi III DPR gelar uji kelayakan calon Hakim Agung. Sedikitnya ada enam orang yang menjalani seleksi Hakim Agung, di antaranya Annas Mustaqim, Imron Rosyadi, Triyono Martanto, Sukri Sulumin, Lulik Tri Cahyaningrum, dan Lucas Prakoso.

Istri Bupati Kapuas yang juga anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di Kalimantan Tengah bersama dengan suaminya, Ben Brahim S Bahat.

Sesuai pakta integritas, Anggota Komisi III DPR Ary Egahni Ben Bahat telah menyatakan untuk mengundurkan diri dari Partai NasDem.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyentil Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dalam rapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kader Partai Gerindra itu merasa banyak tikus seperti Rafael Alun di Ditjen Pajak.