Komisi III DPR

Mantan Kepala PPATK, Yunus Husein buka suara, mengenai laporan hasil analisis (LHA) dalam rapat dengan DPR membahas transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu.

Anggota DPR Fraksi Golkar Andi Rio Idris Padjalangi membuat pengakuan sering menjadi makelar khususnya tambang. Dia sempat takut bahwa duit yang didapatnya tergolong haram.

Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan para ahli terkait transaksi mencurigakan dikaitkan dengan tinndak pindana pencucian uang (TPPU), Kamis (6/4). Rapat dihadiri Eks Kepala PPATK Yunus Husein dan Pakar Hukum TPPU Yenti Garnasih.

Komisi III DPR memastikan tidak menghalang-halangi pembahasan dan pengesahan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Sebab hal itu merupakan sebuah keharusan.

Judul yang menyebut Mahfud MD nonaktifkan 72 anggota DPR dengan narasi yang beredar tidak saling berkaitan. Narasi hanya membahas terkait sidang antara Mahfud dan anggota Komisi III yang sempat memanas.

Sahroni mengungkapkan hampir seluruh anggota fraksi di Komisi III DPR RI menginginkan agar dibentuknya Pansus. Pembentukan itu, guna memecahkan persoalan yang membuat publik heboh.

Mahfud mengingatkan DPR dengan memberikan contoh Fredrich Yunadi yang divonis 7,5 tahun karena telah menghalangi penegakan hukum dalam kasus Setya Novanto.

Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu. Rapat diselenggarakan pada Rabu (29/3) sore hari mendapat perhatian publik lantaran banyak perdebatan sengit.

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Mahfud MD membuat panas DPR soal pernyataan ada anggota DPR "Markus" alias makelar kasus. Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengkritik keras Mahfud MD.

Video sebut KPK geledah gedung DPR dan temukan bukti brangkas di ruang kerja Benny K Herman tidak terbukti.

Komisi III DPR menggelar rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3) kemarin. Suasana panas dalam rapat terjadi beberapa kali.

Komisi III DPR menggelar rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3) kemarin.

Mahfud MD mengatakan, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR berakhir dengan baik.

Rapat Komisi III DPR dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) berlangsung panas sejak awal. Hujan interupsi beberapa kali terjadi ketika rapat baru dimulai. Menko Polhukam Mahfud yang merupakan Ketua Komite TPPU sempat kesal karena kerap diinterupsi.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan sempat nyeletuk meminta Ahmad Sahroni diganti sebagai pemimpin rapat. Rapat berlangsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD berlangsung panas.

Rapat yang berlangsung hampir 8 jam tersebut menjadi perhatian publik. Sebab, antara Mahfud MD dengan anggota Komisi III DPR RI saling mengkritik. Bahkan, dalam beberapa kesempatan sempat mematik kemarahan Mahfud.

Mahfud menyampaikan kehadirannya dalam RDPU, yang dimulai dari pukul 15.00 WIB hingga 23.00 WIB, adalah untuk menjelaskan data yang dimilikinya untuk memperjelas kasus dugaan TPPU di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu, Rabu (29/3), berakhir sekitar pukul 22.57 WIB. Mereka menyepakati untuk kembali menggelar rapat dengan menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan mendorong penggunaan hak angket untuk mengungkap kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu. Hal itu dikatakannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal LHA PPATK atas permasalahan di Kemenkeu antara Komisi III DPR bersama tim Komite TPPU.

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengkritik Mahfud yang dinilai menyampaikan informasi yang simpang siur. Menurutnya, kasus kali ini dijadikan Mahfud sebagai panggung untuk Pilpres 2024.