Komisi XI DPR

Dua tersangka yaitu anggota DPR komisi XI periode 2019-2024, berinisial HG dan ST

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan kebijakan konsolidasi belanja pengadaan laptop mampu menghemat anggaran hingga Rp1,8 triliun sepanjang tahun 2022.

Komisi XI DPR RI menyetujui anggaran untuk Kementerian Keuangan sebesar Rp 48,35 triliun di 2024 mendatang. Angka ini sesuai dengan yang diajukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu memprotes keras langkah Menkeu Sri Mulyani. Dalam rapat di DPR, Senin (27/3) kemarin, Masinton bahkan menyebut Sri Mulyani amatiran. Sebelumnya, Masinton juga menyindir kerja Mahfud MD dengan sebutan menteri komentator.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (27/3). Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani sempat berbicara soal ratusan surat dari PPATK. Semua kehebohan ini bermula dari Menko Polhukam Mahfud MD pada 8 Maret 2023. Sementara Sri Mulyani mengaku belum menerima surat pemberitahuan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani disentil mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Tingkat kesenjangan yang masih besar membuat kejadian pejabat flexing menjadi bombastis. Maka dari itu, pemerintah diminta lebih sensitif. Pejabat diminta tidak melakukan pamer harta sekalipun itu adalah warisan.

Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengaku tidak yakin keterlibatan pegawai Kementerian Keuangan dalam transaksi janggal sebesar Rp349 triliun. Nilai tersebut merupakan akumulasi transaksi periode 2009-2023.

Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3). Adapun agenda rapat terkait evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Dalam rapat tersebut, dia menceritakan kronologis temuan Rp 349 triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.

Komisi XI DPR RI resmi menunjuk Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru menggantikan Dody Budi Waluyo yang masa jabatannya akan habis pada April 2023.

Awal November lalu, Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok 10 persen. Kenaikan cukai rokok ini mulai direalisasikan pada tahun 2023 dan 2024 mendatang.

Pemerintah dan DPR menyepakati hasil laporan Panitia kerja yang telah mengkaji Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mewakili pemerintah menyatakan setuju terkait isi dari RUU P2SK.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari Bisowarno menilai, rencana pengawasan koperasi simpan pinjam oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertentangan dengan regulasi yang ada. Wacana tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kahar Muzakir menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Garuda Indonesia Tbk senilai Rp7,5 triliun yang akan diberikan setelah ada keputusan kasasi.

Komisi XI DPR RI Fraksi PKS memberikan 8 catatan terhadap rancangan undang-undang (RUU) usul inisiatif komisi XI DPR RI tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.010/2022 yang merevisi PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat berkontribusi dalam keuangan inklusif.

Misbakhun menyatakan, kasus-kasus korupsi di birokrasi selama ini didominasi sektor pengadaan barang dan jasa.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Misbakhun menyoroti, rencana perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang akan dilakukan pemerintah. Menurutnya, perubahan bisa terjadi karena dinamika makro ekonomi, baik dalam maupun luar negeri.

Selain Mahendra, anggota Dewan Komisioner OJK lainnya yang terpilih dan akan diusulkan untuk disahkan dalam rapat paripurna adalah Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik dan anggota, serta Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.