Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan, Polri menjadi institusi terbanyak yang diadukan masyarakat atas dugaan penyiksaan.

Komnas HAM mengungkapkan, perkosaan termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa kerusuhan 13–15 Mei 1998.

Burhanuddin menjelaskan, menurut data dari Komnas HAM, ada 282 kasus penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Berdasarkan data dan fakta awal, Komnas HAM mendapati bahwa terdapat enam pulau kecil di Raja Ampat yang menjadi lokasi penambangan nikel.

Komnas HAM menyatakan pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, berpotensi kuat menimbulkan pelanggaran hak asasi, di bidang lingkungan hidup.

Menurut Atnike, penghukuman yang berhubungan dengan otoritas tubuh merupakan hal yang ditentang dalam diskursus HAM.

Atnike mengatakan, sosok pahlawan nasional mestinya dapat menjadi panutan atau role model bagi masyarakat.

Penanganan persoalan di Papua tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab TNI, melainkan memerlukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, menegaskan bahwa klaim mengenai Puskopau yang memiliki OCI adalah tidak benar.

Oriental Circus Indonesia (OCI) memberikan klarifikasi terkait laporan dan rekomendasi Komnas HAM tahun 1997.

Komnas HAM juga meminta agar asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan.

Komnas HAM memverifikasi lokasi penembakan, gelanggang sabung ayam, hingga titik-titik lain yang terkait dengan insiden tersebut.

Komnas HAM berpandangan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual seperti pelaku dosen UGM dan dokter PPDS dihukum berat

Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Kapolri segera memeriksa kesehatan terhadap AKBP Fajar

Berdasarkan hasil penelusuran Komnas HAM, ada lima potensi pelanggaran HAM yang terjadi dari paket kepala babi dan bangkai-bangkai tikus.

Intimidasi ini muncul setelah media melakukan doorstop terhadap Agus terkait penanganan konflik di Mapolres Tarakan.

Komnas HAM menilai Mary Jane (MJ) merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan menimbulkan berbagai persoalan, baik korban jiwa maupun luka-luka,

Komnas HAM menerima banyak aduan terkait PSN di Merauke.

Dalam aksi tersebut mereka menekankan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) untuk semua serta menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.