Krisis Pangan

Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan tanaman sorgum sebagai salah satu alternatif pangan.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan, Indonesia masih relatif aman dari krisis pangan. Sebab, Indonesia masih memiliki permintaan domestik yang sangat tinggi.

Selain proteksi sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina, faktor cuaca ekstrem juga membuat rantai pasokan pangan berkurang. Seperti di India yang mengalami faktor cuaca yang ekstrem yang membuat negara tersebut melakukan proteksi ekspor gandum.

Associate Researcher CORE Indonesia, Dwi Andreas Santosa mengungkapkan, secara umum kondisi pangan di Indonesia pada 2022 relatif aman meskipun sebagian harus dipenuhi dari impor. Dia menjelaskan produksi serealia dan biji-bijian kasar dunia diperkirakan menurun di 2022 pada kisaran 0,4 persen hingga 1 persen.

Menko Airlangga mengingatkan, sejalan dengan terjadinya krisis global yang salah satunya di bidang pangan dan pupuk, maka dia pun mengundang JBIC untuk membiayai.

Budi menyebut, gerakan diversifikasi pangan diperlukan untuk menciptakan kemandirian pangan. Hal ini imbas dari berkurangnya ketergantungan konsumsi masyarakat akan beras.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso situasi pangan di dalam negeri cenderung aman dari ancaman krisis. Terutama untuk berbagai komoditas bahan pokok seperti beras hingga jagung. Namun demikian, Budi Waseso tetap tak ingin lengah dengan situasi yang ada.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan, kondisi ekonomi global saat ini tengah dilanda ketidakpastian yang tinggi. Hal ini tak terlepas akibat perang Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 lalu. Akibatnya di dunia terjadi krisis pangan dan energi.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri meyakini, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan bahan pangan utama selain beras.

Peran Indonesia sangatlah penting. Indonesia adalah negeri yang kaya dan menghasilkan sumber bahan pangan.

Dalam rangka merespon ancaman krisis pangan, para menteri keuangan negara anggota G20 sepakat untuk melakukan upaya kolaborasi untuk menangani masalah ini.

Dalam rangka Pertemuan Ketiga Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG), Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman, Treasurer Australia Jim Chalmers, Kanselir Nadhim Zahawi dan Presiden Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) Masatsugu Asakawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, dunia saat ini tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Untuk menangani hal itu, Indonesia perlu mengurangi sampah makanan.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyebut pemberian subsidi tidak menjadi jalan efektif dalam upaya mengatasi krisis pangan. Menurutnya, lebih baik adanya subsidi secara tertutup kepada kelompok yang dianggap pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan mengumpulkan para menteri pertanian negara anggota G20, untuk meningkatkan koordinasi dengan para menteri keuangan dalam rangka menjajaki tindakan untuk mengatasi kerawanan pangan yang berkembang dan masalah terkait.

Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan mengungkap, saat ini, dunia sedang dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang belum usai, ditambah kondisi perang yang memperburuk kondisi kerawanan pangan tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lonjakan harga pangan sampai akhir tahun diperkirakan masih berlanjut jelang tahun 2022. Per Maret tahun ini kenaikan harga pangan telah mencapai 13 persen, maka sampai akhir tahun kenaikan ini bisa mencapai 20 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkap, saat ini dunia tengah menghadapi krisis energi. Kondisi ini diyakini akan memperburuk upaya pemulihan ekonomi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memfokuskan isu pangan dalam sesi kedua KTT G7 di Elmau, Jerman. Dia menjelaskan, ratusan juta rakyat di negara berkembang terancam kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan akibat krisis pangan yang timbul sebagai dampak perang.

Jokowi menilai G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk atasi krisis pangan tersebut.