Krisis Pangan

Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed mengakui kesulitan menemukan solusi efektif , khususnya pada krisis pangan dunia jika tidak dibarengi dengan paket kebijakan yang terintegrasi.

Kebijakan program reforma agraria diminta mesti betul-betul fokus untuk melakukan distribusi lahan pangan terutama dalam membantu kinerja petani rakyat di berbagai daerah dalam menggarap lahan mereka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan tiga hal yang harus dilakukan untuk mencegah ancaman dekade pembangunan yang hilang. Menurutnya, harus ada tindakan segera demi mencegah ancaman dekade pembangunan yang hilang di tengah tantangan ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan yang dihadapi seluruh dunia.

Lembaga penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, perlu adanya reformasi kebijakan pertanian secara menyeluruh dan mendesak untuk mencegah krisis pangan. Ancaman krisis ini disebabkan oleh konflik geopolitik global serta ancaman perubahan iklim serta permasalahan produktivitas.

Pemerintah mengingatkan akan ancaman krisis pangan dunia sudah di depan mata. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengajak, seluruh pihak termasuk pemerintah daerah maupun petani untuk ikut mengantisipasi krisis ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan di lahan-lahan terlantar, guna memitigasi dampak negatif tekanan rantai pasok komoditas pangan di pasar global.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengajak seluruh pihak termasuk pemerintah daerah maupun petani untuk ikut mengantisipasi krisis pangan dunia. Salah satu caranya dengan meningkatkan stok pangan dalam negeri.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia tengah berkonsentrasi terhadap ketersediaan pangan dalam negeri, mengingat terdapat 24 negara yang melarang ekspor komoditas pangan, meskipun tujuh di antaranya telah melakukan relaksasi.

Redistribusi pupuk bersubsidi merupakan langkah tepat agar distribusi lebih baik dan sekaligus untuk menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika geopolitik yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina sehingga berdampak pada pasokan bahan baku pupuk.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, kenaikan harga bahan pangan bisa menjadi faktor pendorong kenaikan inflasi. Bila terus berlanjut, maka daya beli masyarakat kelas bawah akan terpukul.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa saat ini dunia tengah menghadapi 5 krisis yang disebut 5C (five crisis). C pertama adalah COVID-19, kedua Conflict Ukraina dan Rusia yang berdampak pada harga energi dan pangan.

Menurut dia, Mendag Zulkifli Hasan yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Muhammad Lutfi harus mampu menangani persoalan tersebut.

Pembatasan ekspor di tengah booming harga komoditas nyatanya tak hanya dilakukan Indonesia saja. Sejumlah negara juga melakukan restriksi terhadap hasil produksinya seperti Ukraina, Rusia, China hingga India.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, persoalan pangan menjadi permasalahan krusial global yang mesti di waspadai Indonesia. Saat ini, sudah ada 22 negara yang menghentikan ekspor berbagai jenis pangan, untuk mengamankan kebutuhan domestik di tengah ketegangan geopolitik dunia akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Moeldoko menyebut sorgum dapat menjadi solusi food security di tengah tantangan perubahan iklim dan game changer perang Ukraina-Rusia. Sayangnya, lanjut dia, selama ini sorgum masih dikelola secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan rumahan saja.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto meminta masyarakat Indonesia harus siap dalam menghadapi berbagai ancaman krisis, termasuk krisis pangan.

Dia mengatakan, upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan pandemi seharusnya tidak membuat kesalahan klasik dengan hanya memikirkan krisis yang menyerupai ancaman terbaru yang dihadapi dunia.

Presiden Jokowi menjelaskan saat ini harga pangan di dunia sudah meningkat. Menurut dia, Indonesia harus memiliki rencana besar menghadapi krisis pangan, seperti yang diperingatkan FAO.

Guna mengatasi hal itu, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Barat menyampaikan empat skenario, salah satunya meminta pemuda di Jabar untuk pulang kampung dan menjadi petani milenial di wilayahnya.