KSP Indosurya

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memeriksa sebanyak 25 orang, dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pemalsuan dokumen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Mahfud mengakui Pemerintah juga terkejut mengetahui vonis Mahkamah Agung yang membebaskan Bos KSP Indosurya Henry Surya, padahal kasus tersebut telah dibahas sejak lama dan jelas merupakan perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana.

Bareskrim telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Perbankan guna pengusutan kasus KSP Indosurya.

Vonis lepas Henry Surya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjadi angin segar bagi para Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang menginginkan homologasi atau perjanjian damai dilanjutkan kembali.

Saat ini PPATK sedang menelusuri aliran dana Indosurya. Termasuk aliran dana yang lari ke luar negeri.

Kedua, ada laporan pidana yang sedang berjalan sehingga kepolisian menyita aset dan membekukannya sehingga tidak bisa dilakukan penjualan aset untuk membayar ganti rugi.

Ivan menjelaskan, PPATK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang yang masif dilakukan oleh Indosurya. Hasilnya sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung.

Menurut Whisnu, pihaknya melakukan penyelidikan dengan permintaan keterangan dan klarifikasi dari para saksi yakni korban, pengurus, dan anggota PT Indosurya Inti Finance, termasuk pihak terkait lainnya.

Penyidik sedang meminta keterangan berbagai pihak serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri, akan menyasar kembali kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana mencapai Rp 106 triliun yang menimpa 23 ribu orang korban.

Fakta baru terungkap di balik kecelakaan menewaskan Selvi Amalia, mahasiswi Universitas Suryakencana di Cianjur, Jawa Barat.

Hari ini Bareskrim Polri telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya dengan tersangka Henry Surya dan kawan-kawan.

Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya menghormati kasasi yang bakal diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung), terkait putusan lepas Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) atas perkara tindak pidana perbankan dan pencucian uang.

Menurut Ketut, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya yang dikatakan sebagai perbuatan keperdataan adalah hal yang sangat keliru, sebagaimana dalam Pasal 253 huruf a KUHAP yang berbunyi.

Menteri Teten mengatakan, bahwa kasus tersebut sangat merugikan masyarakat dan jadi preseden buruk bagi koperasi simpan pinjam di Indonesia dan orang akan kapok untuk melakukan simpanan pinjam.

Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Henry Surya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Dua petinggi KSP Indosurya Henry Surya dan June Indria divonis bebas pengadilan negeri jakarta barat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima amar putusan majelis hakim terkait vonis bebas terdakwa Henry Surya tersebut. Ada lima amar putusan diterima Kejagung dari majelis hakim.

Menurut Febri, para korban yang mengajukan gugatan merupakan nasabah KSP Indosurya yang mengalami kerugian sejumlah Rp 1,83 triliun sebagai akibat perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa Henry Surya, Ketua KSP Indosurya dan lainya.

Fadil menerangkan, angka kerugian tersebut berdasarkan laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) KSP Indosurya yang diterima Kejagung.