laporan keuangan

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba di samping beberapa tujuan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua tahapan kegiatan yang hendak dilaksanakan harus direncanakan terlebih dahulu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) di tahun 2020 akan menjadi tantangan berat di tengah kondisi pandemi Covid-19. Apalagi, respon kebijakan pemerintah cukup luar biasa melalui perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) tahun 2019 pencapaiannya sudah meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan pertanggungjawaban Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 kepada Komite IV dan Tim Anggaran Komite Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Laporan keuangan Kementerian Keuangan yang diaudit oleh BPK pada 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan WTP menjadi capaian berturut-turut Kementerian Keuangan sejak 2011 lalu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2019 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Badan Pengawas Keuangan (BPK) tahun ini menerapkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12, untuk memberikan akuntabilitas, transparansi, untuk mendorong kinerja entitas yang laporan keuangannya diperiksa oleh BPK agar bermanfaat untuk publik.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, memberikan empat catatan penting untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019. Catatan tersebut mencakup kinerja positif pemerintah hingga pengelolaan dana penanganan Virus Corona.

Atas ke-88 Laporan Keuangan tersebut, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap 84 LKKL dan 1 LKBUN (96,5 persen), Wajar Dengan Pengecualian terhadap 2 LKKL (2,3 persen) dan Tidak Menyatakan Pendapat pada 1 LKKL (1,2 persen).

Tantangan pertama yaitu mengenai keberlangsungan bisnis dan pemberian informasi tambahan mengenai tingkat ketidakpastian (material uncertainty) yang dapat mempengaruhi kemampuan bisnis untuk tetap beroperasi. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Bank Indonesia (BI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, banyak direksi BUMN tidak mengerti mengenai laporan keuangan. Padahal laporan keuangan merupakan sesuatu yang harus dipahami agar tidak terjadi manipulasi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengajak semua Menteri untuk terbuka kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu guna memudahkan proses audit laporan keuangan Kementerian.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tercatat belum menyerahkan laporan keuangan 2018 hingga saat ini. Hal ini diketahui melalui situs resmi perseroan yang menunjukkan catat terakhir laporan keuangan dilakukan untuk buku tahun 2017.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan apresiasinya terhadap perusahaan yang telah rajin melaporkan pembukuan perusahaannya. Pelaporan keuangan perusahaan yang rutin membantu pemerintah menentukan kebijakan di bidang ekonomi dan sebaran investasi.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, berharap pergantian pemimpin di Kemenpora mampu membawa perubahan terhadap opini laporan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga diminta untuk segera meminta kembali Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) yang sebelumnya dibuat pada 31 Maret 2019 yang lalu.

Sebagai informasi, BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta Garuda untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan interim per 31 Maret 2019, hingga waktu deadline pada 26 Juli 2019.

"Hal ini merugikan sekali bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) di mana PT Garuda juga menjual sahamnya kepada masyarakat umum jadi hal ini dapat kita kategorikan sebagai penipuan publik."

Setelah menuai polemik beberapa waktu lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengumumkan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2018 Garuda Indonesia. Dalam pemeriksaan tersebut, Garuda Indonesia dinyatakan melakukan kesalahan terkait kasus penyajian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018.