laporan keuangan

OJK memberi tenggat waktu selama 14 hari atau dua minggu kepada Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) terkait laporan keuangan tahun 2018 milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Kinerja lini usaha otomotif di PT Astra International Tbk benar-benar dalam tantangan sepanjang 2018. Berdasarkan laporan keuangan Astra International 2018, laba bersih dari bisnis otomotif turun 4 persen menjadi Rp 8,5 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Bisnis kendaraan bermotor roda dua masih menjadi andalan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM), perusahaan smart mobility Indonesia. Pertumbuhan pendapatan usaha di semester pertama tahun ini sebesar 7 persen menjadi Rp 7,5 triliun.

PT Multipolar Technology Tbk sebagai sistem integrator di Indonesia mendukung sektor perbankan di Indonesia agar sukses mengimplementasikan pernyataan standar akuntasi keuangan (PSAK) 71, dengan menghadirkan solusi bernama VisionIFRS.

Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan 2017. Hal ini membuat Kementerian tersebut berhasil mempertahankannya hingga 10 kali berturut-turut sejak 2008.

Febri menyebut KPK juga perlu komunikasi dua arah dengan instansi negara. Karena itu dilaksanakan juga sesi KPK mendengar. Pada kesempatan ini KPK membuka pendapat untuk kinerja KPK setahun belakangan.

Selain itu, Kabareskrim Komjen Ari Dono dan Karopenmas Humas Polri Brigjen M Iqbal juga turut hadir. Begitu juga dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Mereka mengaku hadir untuk memberikan laporan keuangan kepada KPK. Moeldoko mengatakan hal ini demi pencegahan tindak pidana korupsi.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, jumlah lembaga Lembaga Keuangan Kementerian/Lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengalami peningkatan.

Laporan keuangan DKI ditarget dapat WTP saat dipimpin Anies-Sandi. Menurut tim sinkronisasi Anies-Sandi, opini WTP harus didapatkan Pemprov DKI. Karena penilaian itu menjadi tolak ukur pemerintah daerah mengelola keuangannya.

"Kepala desa yang bermasalah diberi waktu selama tiga bulan untuk melakukan perbaikan," tegasnya

Saat diminta laporan keuangannya, ketua RT tidak bersedia menyerahkan pembukuan.

"Warisan Belanda kita hitung ternyata sertifikatnya enggak ada, lokasinya dikuasai pihak ketiga."

BPK menyatakan masih ada beberapa persoalan mengganjal dalam laporan keuangan Kota Bandung.

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, berjanji mempertahankan prestasi itu.

Empat K/L yang masih disclaimer antara lain Kemensos, Kemenpora, LLP TVRI, dan Komnas HAM.

"Kita akan periksa lagi soal banyak sekali dokumen dokumen kita, aset kita yang dibuang, ditumpukin."

Selama 19 tahun, baru kali ini Bekasi mendapat predikat WTP dari BPK.

Selain Kementerian Perhubungan, terdapat 18 kementerian/lembaga lain yang juga memperoleh opini WTP.

Tahun 2014, laporan keuangan DKI Jakarta juga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.