Logistik

Merger ini diharapkan membantu Indonesia mengurangi biaya logistik menjadi 20 persen dari PDB pada 2024. Saat ini biaya logistik di Indonesia jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain, yaitu 23 persen dari PDB.

"Indonesia diharapkan dapat mengurangi biaya logistik menjadi 20 persen dari PDB pada 2024 melalui konektivitas yang terintegrasi secara nasional, dan menerapkan konsep hub-and-spoke port."

Berkirim barang di wilayah Indonesia jauh lebih mudah dilakukan saat ini, terlebih banyaknya toko-toko online yang menggunakan jasa kurir dalam mengirimkan barang. Namun, hal ini lebih sulit dilakukan jika melakukan pengiriman barang ke Luar Negeri.

Feriadi mengatakan, semua pelaku perusahaan jasa pengiriman sangat optimis akan ada pertumbuhan di bulan Ramadan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah mempersiapkan langkah-langkah penanganan arus balik untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas pada momen libur panjang Hari Wafat Isa Al Masih tahun ini. Salah satunya dengan menerapkan pembatasan angkutan barang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah barang angkutan laut dalam negeri mencapai 25,8 juta ton pada Februari 2021 atau naik 0,45 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Panjang sebesar 22,96 persen dan Tanjung Perak sebesar 21,63 persen.

Direktur Utama BGR Logistics, M Kuncoro Wibowo mengatakan, sejak pihaknya bergabung sebagai bagian dari Holding BUMN Klaster Pangan, perseroan semakin mengerti pentingnya peran perusahaan sebagai penghubung antara hulu (produsen) kepada hilir yakni masyarakat.

Ketiga perusahaan yang dinilai bersalah, yaitu PT Lion Mentari (Terlapor I), PT Batik Air Indonesia (Terlapor II) dan PT Lion Express (Terlapor IV).

General Manajer Garuda Indonesia Branch Office Solo, Achmad Irfan Fadly mengatakan, pihaknya berupaya menggarap pasar ekspedisi di Kabupaten Klaten yang hingga saat ini belum banyak dimaksimalkan oleh perusahaan lain.

Chairman Supply Chain Indonesia, Setijadi menilai, tepat kebijakan pemerintah mengenai penerapan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) di Tanah Air. Menyusul kebijakan ini diyakini akan menciptakan efisiensi dalam usaha logistik.

Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Perekonomian, Raden Edi Prio Pambudi mengungkapkan, saat ini mayoritas konsumen jasa logistik mau membayar lebih atas kepuasan yang diperoleh. Tentunya dengan catatan proses pengiriman bisa tepat waktu.

Tidak berhenti di penataan logistik, Sri Mulyani mengatakan, kolaborasi juga dilakukan dalam upaya untuk menertibkan penyelundupan di Selat Malaka, Pesisir Timur, dan Batam.

"Kolaborasi antara Kementerian Lembaga serta dunia bisnis menjadi sangat penting, dan ini perlu kita rintis. Sistem yang sedang dibangun ini adalah platform untuk kolaborasi," ucap Sri Mulyani.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menilai, peluncuran ekosistem logistik Batam atau Batam Logistic Ecosystem (BLE) sebagai pilot project dari ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) akan meningkatkan level kompetisi di kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menargetkan untuk merampungkan pengembangan NLE di 8 pelabuhan Tanah Air pada 2021.

Menko Luhut menyatakan, penyederhanaan sistem pembiayaan tersebut akan membuat investasi ke Indonesia semakin besar. Dalam urusan efisiensi pembiayaan, dia menyebutkan Indonesia masih kalah dengan negeri tetangga seperti Singapura.

Pengelolaan Pelabuhan Patimban yang terletak di Subang, Jawa Barat resmi dilakukan oleh PT. Pelabuhan Patimban Internasional (PT. PPI) dengan skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyebut, masih terdapat beberapa kekurangan di dalam sistem logistik di Tanah Air. Salah satunya adalah kurangnya kontainer untuk pengiriman barang.

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf mengesahkan peta Okupansi Naisonal di Bidang Logistik dan Supply Chain. Peta okupnasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 mengenai cetak biru pengembangan sistem logistik nasional.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo dan Direktur Utama BGR, M. Kuncoro Wibowo di Kantor Pusat KAI, Bandung, Jumat (5/3).