Mahyudin

Politisi Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto membantah adanya janji antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terkait jabatan Wakil Ketua MPR untuk menggantikan Mahyudin.

Politisi Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menghadiri sidang paripurna. Titiek datang ke sidang bersamaan dengan Mahyudin yang mau dilengserkan Ketum Golkar Airlangga dari jabatan Wakil Ketua MPR dan digantikan oleh Titiek.

Sekjen Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, menepis jika masuknya Titiek akan ruang agar keluarga Cendana kembali eksis di kancah politik lagi. "Ya enggaklah," jelas Lodewijk.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan pergantian Mahyudin dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto di kursi pimpinan MPR tak melanggar undang-undang. Dia menyebut pergantian tersebut sedang dalam proses dan tak ada masalah.

Menurut Aziz, sudah ada pembicaraan di partainya agar Mahyudin berkenan mundur dan digantikan oleh Titiek Soeharto.

Selain itu, Mahyudin mengatakan untuk mengisi sisa jabatan di parlemen, dia ditawari untuk mengisi jabatan Wakil Ketua Komisi V DPR.

Bertemu Zulkifli Hasan, Ketum Golkar bahas Pilpres dan nasib Mahyudin di MPR. Airlangga mengklaim telah berkomunikasi dengan Mahyudin membicarakan wacana pergantian tersebut. Mahyudin disebut tak menolak keputusan partai untuk menggantinya dari kursi pimpinan MPR.

Ketua DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Sumatera, Indra Bambang Utoyo menegaskan, Mahyudin bisa menjabat sebagai pimpinan MPR karena perintah partai. Sehingga dia merasa aneh jika, Mahyudin menolak diganti karena beracuan pada UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3.

Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Mahyudin menilai alasan di balik keputusan Partai Golkar melakukan pergantian dirinya dengan Titiek Soeharto demi penyegaran dan promosi menjadi menteri adalah omong kosong. Mahyudin menyatakan menolak diganti dengan mengacu pada UU MD3.

Mahyudin sebut Titiek Soeharto tak maju Munaslub karena kursi pimpinan MPR. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin membenarkan adanya usulan pergantian jabatan Wakil Ketua MPR dari dirinya ke Titiek Soeharto di Rapat Pleno, Semalam (19/3). Namun, ia yakin pimpinan MPR tidak akan menindak lanjuti.

Pimpinan MPR belum terima surat pergantian Mahyudin kepada Titiek Soeharto. Rapat Pleno Partai Golkar memutuskan untuk mengganti Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari fraksinya yakni Mahyudin. Jabatan tersebut nantinya akan diduduki oleh Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyayangkan keputusan partainya mencopot Mahyudin dari kursi Wakil Ketua MPR. Dalam rapat pleno yang diselenggarakan Minggu (18/3), DPP Golkar menetapkan Titiek Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto sebagai pengganti Mahyudin.

Mahyudin menilai, keputusan partai tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Dalam Pasal 17 UU MD3 mengatakan bahwa mekanisme penggantian pimpinan MPR hanya apabila seseorang meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Mahyudin sebut pergantian Wakil Ketua MPR hanya rumor. Partai Golkar disebut melakukan perombakan kader di tubuh MPR dengan mengganti Mahyudin dengan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Mahyudin mengatakan, kabar pergantian dirinya hanya sebatas rumor karena belum ada surat masuk dari Golkar.

Golkar akan ganti Mahyudin dengan Titiek Soeharto sebagai wakil ketua MPR. Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Golkar Ibnu Munzir mengungkapkan, DPP memutuskan untuk mengganti posisi Wakil Ketua MPR dari Mahyudin kepada Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyarankan Ketua Umum Airlangga segera mencari Sekjen baru pengganti Idrus Marham yang baru dilantik menjadi menteri sosial. Hal ini karena jabatan Sekjen Partai Golkar adalah posisi yang sibuk dan strategis.

Mahyudin usul pengurus Golkar dipangkas dari 370 jadi 200 orang. Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Mahyudin mengatakan, sangat penting dilakukan perombakan kepengurusan di bawah Ketua Umum (Ketum) yang baru. Menurutnya formasi kepengurusan saat ini dinilai terlalu gemuk.

Wahyudin mengusulkan, ke depannya pemilihan Ketua Umum Golkar ditentukan tim seleksi. Tim seleksi itulah yang berhak memilih siapa yang layak jadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu.

Setnov ditahan KPK, Mahyudin tegaskan Golkar tidak status quo. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengakui akan ada rapat pleno yang digelar Partai Golkar pekan depan. Namun dia membantah, Idrus Marham akan ditunjuk sebagai plt ketua umum sebagai pengganti Setya Novanto yang telah menjadi tahanan KPK.